Kepung Rumdis Gubernur, Massa HMI Minta Perhatikan Lingkungan

TERNATE, MALUTTODAY.com – Ratusan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan mengepung rumah dinas (rumdis) Gubernur Provinsi Maluku Utara di Kelurahan Takoma. Rabu (15/11/2023).

Aksi dengan tema besar “Malut Bermasalah, siapa pahlawan, siap penjajah” itu menuntut Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba (AGK) agar memperhatikan kerusakan lingkungan.

Amatan wartawan, massa menggunakan sebuah mobil pick up kecil dilengkapi sound system beserta umbul-umbul berorasi didepan Rumdis, lalu membakar ban bekas di gerbang.

Tampak pagar kediaman milik orang nomor satu di Malut itu dicoret-coret massa dengan lumpur, pagar putih tampak cokelat bertuliskan Sagea. Ini dilakukan sebagai ekspresi kekesalan.

Ramdani, Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Ternate mengatakan, Malut adalah provinsi kaya raya akan Sumber Daya Alam (SDA) namun tak sebanding dengan kesejahteraan rakyat.

“Kekayaan alam Maluku Utara membuat Negara-negara dunia seperti Amerika, Cina Jerman dan sebagainya berinvestasi disini,” katanya seperti tertulis dalam rilis propaganda.

Menurut Ramdani, hal ini karena kekayaan tersebut tidak dibagikan secara merata setelah hadirnya pertambangan, dengan bukti muncul ketidakseimbangan yang terjadi di mana-mana.

“Kecelakaan buruh yang berujung kematian di PT. IWIP, penggusuran lahan warga secara paksa, penebangan pohon, pencemaran sungai Sagea dan Kobe,” sebut Ramdani kecewa.

Lanjut Ramdani, pihaknya menilai bahwa hingga saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut tinggal diam melihat penyerobototan lahan warga di Kobe dan pembuangan limbah di laut.

“Hal ini bisa dilihat PT. Antanm di Halmahera Timur dan PT. IWIP di Halmahera Tengah yang membuang limbah tanpa memperhatikan aspek lingkungan,” ujar Ramdani.

Ramdani juga menjelaskan, bahwa disamping itu kasus pembunuhan terus terjadi di hutan Patani Halmahera Tengah dan Halmahera Timur yang hingga kini pelakunya masih misteri.

“Sampai saat ini warga di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur masih mendapatkan teror, hingga tak bisa beraktivitas lalu mana perhatian pemerintah, pihak yang berwajib,” ujarnya kesal.

Kemudian tambah Ramdani, kasus kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahun di Malut. “Belum lagi kasus korupsi di Maluku Utara yang dilakukan pejabat,” tandasnya.

Mengenai masalah ini, HMI Cabang Ternate mendesak :

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berhentikan operasi PT. Antam dan PT. IWIP

Segera hentikan PT. WBN di Hulu Daerah Aliran Sungai Sagea, atau wilayah Sungai Sagea

Melakukan evaluasi dan penegakkan hukum tegas serta melakukan pemulihan terhadap kerusakan Sungai Sagea.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *