Pernyataan Wagub Dinilai Sesat, DPRD Minta Gubernur AGK Seriusi Masalah Sagea dan Buli

SOFIFI, MALUTTODAY.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut) menyesali pernyataan Wakil Gubernur (Wagub) Malut M. Al-Yasin Ali.

Pasalnya, pernyataan Wagub Malut yang juga mantan Bupati Halmahera Tengah (Halteng) dinilai menyesatkan, karena memerintahkan PT. IWIP untuk membuang limbah ke sungai.

Menyusul penyesalan, DPRD Minta Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba (AGK) agar menyeriusi masalah pencemaran Sungai Sagea, serta izin tambang di Gunung Wato-Wato Kabupaten Halmahera Timur (Haltim).

Ihwal ini disampaikan Ketua Komisi III Rusihan Djafar dan Hariyadi Ahmad Ketua Komisi IV, dalam rapat paripurna Penyampaian Rancangan KUA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Jumat, (22/9/2023) sore.

“Saya menyampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa terkait pencemaran lingkungan di Sungai Sagea, kami komisi III sangat menyesalkan sikap Bapak Wakil Gubernur,” ujar Rusihan, dikutip wartawan maluttoday.com.

Rusihan mengatakan, pihaknya menyesalkan sikap Wagub Malut karena penyempaiannya, yang telah memerintahkan ke PT. IWIP untuk membuang limbah ke sungai.

“Ini adalah pernyataan seorang pejabat, seorang Wakil Gubernur yang menyesatkan bagi kami, pernyataan yang tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan,” tegasnya dalam interupsi.

Lanjut senator asal Dapil Kabupaten Halmahera Selatan ini, bahwa Komisi III telah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan pembentukan tim investigasi terpadu, untuk itu pihaknya meminta Gubernur agar dapat menindaklanjutinya.

“Tujuannya supaya dampak terjadinya pencamaran lingkungan di Sungai Sagea dapat diselesaikan dengan baik, minimal para pihak tambang yang ada di aera Sungai Sagea dapat bertanggung jawab,” jelas Rusihan.

Timpal Rusihan lagi, bukan berarti langsung menyimpulkan bahwa dampak pencemaran Sungai Sagea itu bukan akibat dari aktifitas pertambangan di tempat tersebut.

“Sementara aktifitas pertambangan dilingkar Sungai Sagea, itu ada tiga IUP dan satu Industri, dimana ada dugaan pembukaan jalan sekitar lima kilo, yang diduga menyebabkan terjadinya pencemaran sungai Sagea,” ungkapnya.

Selain itu, Rusihan juga menambahkan, bahwa beberapa waktu lalu masyarakat Buli Kabupaten Haltim mengunjungi pihaknya di Komisi III dan membahas terkait Izin PT. Priven Lestari di Buli.

Dalam kunjungan itu, masyarakat menyampaikan penolakan atas aktifitas pertambangan PT. Priven Lestari yang berlokasi di belakang Buli itu.

“Soal Gunung Wato-Wato ini akibat dari izin yang dikeluarkan pendahulu kita, para bupati-bupati sebelumnya tanpa mempertimbangkan aspek hidup masyarakat setempat,” ujar Rusihan.

Oleh karena itu, kata Rusihan, persoalan ini juga perlu dipertimbangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut, maka pihaknya meminta Gubernur untuk dapat menindaklanjutinya.

“Agar supaya disisa waktu jabatan gubernur beberapa bulan ini, masyarakat tidak merasakan akibat dari dampak lingkungan karena aktifitas tambang yang menurut kami sangat berlebihan,” pinta Rusihan.

Rusihan menegaskan, bahwa pihaknya tidak menolak berinvestasi di Provinsi Malut, tapi investasi yang harus memikirkan dampak lingkungan dan pemanfaatan masyarakat di lingkar tambang itu yang kami harapkan.

Sementara Hariyadi Ahmad selaku Ketua Komisi IV, saat berikan interupsinya meminta kepada Bapak Gubernur agar supaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencabut izin PT. Priven Lestari di Buli.

“Kasihan masyarakat, rakyat kita yang ada di Buli, Bapak Gubernur tahu, Gunung Wato-Wato itu dekat sekali dengan pemukiman warga, kalau ini kita biarkan saya khawatir kondisi yang diakibatkan oleh investasi pertambangan akan senasib seperti terjadi di Lelilef,” ujarnya.

Hariyadi mengatakan tolonglah Bapak Gubernur memperhatikan situasi ini, karena saat ini setiap hujan di Lelilef selalu banjir, dan banjirnya tak tanggung-tanggung setinggi dada airnya.

Senator asal Dapil Tikep, Halteng dan Haltim ini menyebutkan bahwa Gunung Wato-Wato itu banyak aliran sungai, kalau terus digerus, saya yakin dan percaya Buli juga akan tenggelam.

“Oleh karena itu Bapak Gubernur, di forum paripurna yang terhormat ini saya meminta agar supaya PT. Priven Lestari dikoordinasikan untuk dicabut izinnya,” tegasnya mengakhiri.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *