Pemprov Malut Bakal Setor Utang DBH ke Kabupaten/Kota Rp. 25 Miliar Perbulan

TERNATE, MALUTTODAY.com Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) dalam waktu dekat ini, akan melakukan pembayaran utang Dana Bagi Hasil (DBH) ke Kabupaten/Kota secara bertahap dengan nilai Rp. 25 Miliar perbulan.

Mengingat utang mencapai sekitar Rp. 300 Miliar menjadi beban Pemprov Malut dan terus ditagih oleh pemerintah di 10 Kabupaten/Kota, maka Pemprov Malut tak tanggung-tanggung, tunjuki komitmen menyetor utang untuk diselesaikan.

Pemprov Malut melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Malut mengundang pemerintah di 10 Kabupaten/Kota dalam rapat koordinasi (Rakor) penyelesaian penyaluran DBH pajak daerah.

Dihadiri perwakilan pejabat, wabilkhusus Sekretaris Daerah (Sekda) dari pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Malut, rakor ini bertempat di Redcorner Resto Ternate. Sabtu (29/7/2023) pagi hingga siang tadi.

Dalam kesempatan itu, Samsuddin Abdul Kadir selaku Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Malut kepada wartawan menuturkan, dalam rakor ini pihaknya bersama kabupaten/kota mencari solusi kemudian disepakati untuk membayarkan utang DBH tersebut.

“Disepakati Meskipun tidak semua tapi akan kita bayarkan untuk DBH yang terutang. Mudah-mudahan bisa diselesaikan. Tadi juga Kepala BPKAD sudah menyatakan siap untuk melakukan pembayaran dengan kemampuan pembayaran sebesar Rp. 25 Miliar perbulan,” ujar Sekdaprov saat diwawancarai wartawan media ini.

Orang nomor tiga di Pemprov Malut ini menjelaskan, untuk penyaluran dengan nilai tersebut dibagikan kepada 10 kabupaten/kota berdasarkan besaran nilai utang. “Bayarnya tidak satu kali, tapi bayarnya perbulan jadi bulan ini kita mulai bayar lagi mulai dari angka Rp. 25 Miliar sampai Rp. 125 Miliar untuk kita selesaikan,” timpal Samsuddin.

Samsuddin menyebut, total utang secara keseluruhan yaitu Rp. 300 Miliar sekian, diman pihaknya sudah membayar Rp. 70 Miliar sekian dan sisanya Rp. 250 Miliar. Kemudian kalau pihaknya bayar Rp. 125 Miliar maka berarti tersisa Rp. 125 Miliar.

“Sisanya Rp. 125 Miliar itu kemungkinannya akan kita dorong ke tahun berikutnya. Jadi kabupaten kota memahami kondisi yang kita alami sehingga kesepakatannya membayar sesuai dengan kemampuan, seperti yang tadi kita sepakati,” kata Sekdaprov Malut.

Sejalan dengan itu, Ahmad Purbaya selaku Kepala Badan (Kaban) BPKAD Provinsi Malut mengungkapkan, utang DBH Kabupaten/Kota akan dibayar sesuai dengan sisa utang.

“Nilai utang DBH yang jumlahnya besar terdiri dari Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Tengah,” kata Purbaya.

Ahmad Purbaya mengaku jika perolahan ini sudah lama terjadi, sebelum Ia memimpin BPKAD Provinsi Malut. Saat ini terkuak dan harus diselesaikan karena masa jabatan Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba (AGK) sudah mulai berakhir.

“Persoalan ini sudah lama cuma pada zaman saya baru menumpuk dan terbuka, dan memang harus dibuka karena Pak Gubernur kan sudah mau berakhir sehingga dibuka untuk diselesaikan,” cetus Purbaya.

Menurut dia, pembayaran dilakukan bertahap, dengan nilai RP. 25 Miliar perbulan, dan totalnya sebesar Rp. 125 Miliar. “Kami bayar secepatnya, dan pembayaran dimulai pada hari Selasa (1/8/2023) mendatang,” pungkasnya berjanji.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *