Pemprov Malut Naikan Dana Hibah Parpol, Capai Rp. 5.000 per Suara

Kaban Kesbangpol Armin Zakaria

SOFIFI, MALUTTODAY.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) naikkan besaran dana hibah partai politik (Parpol) pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di tingkat Provinsi Malut.

Hal tersebut disampaikan Armin Zakaria selaku Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov Malut, saat diwawancarai Maluttoday.com. di Sahid Bela Hotel. Selasa (13/6/2023).

Armin katakan, usulan kenaikan dana hibah parpol ini telah dibicarakan oleh pihaknya dengan Komisi I (Satu) DPRD Provinsi Malut pada saat rapat komisi beberapa waktu lalu.

“Rapat dengan komisi satu kemarin itu bahas tentang usulan kenaikan dana hibah untuk parpol,” ungkap Armin.

Menurut mantan Kadis Perhubungan ini, atas usulan tersebut Pemprov dalam hal ini Kesabangpol sudah konsultasi dengan Kemendagri Deputi Politik dan Pemerintahan Umum di Jakarta.

Armin menjelaskan, namun dari Deputi Politik dan Pemerintahan Umum menyampaikan jika harus membuat proposal dengan surat keputusan gubernur untuk mengusulkan kenaikan dana hibah tersebut.

Lanjut Armin, selain itu dilampirkan pula dengan surat permohonan dari parpol-parpol yanf mempunyai kursi di DPRD Malut karena mereka yang mendapat hibah.

“Lalu surat-surat itu dikirim ke Kemendagri nanti dipertimbangkan naiknya berapa,” ungkap Armin lagi.

Sementara itu Armin menyebutkan, kalau usulan pihak parpol pemenang pemili 2019 di tingkat provinsi cukup bervariasi, ada yang usulan Rp. 10.000, Rp. 15.000 kemudian ada yang Rp. 15.000 per satu suara sah.

Kendati demikian, Armin mengaku jika dari banyak usulan kenaikan dana hibah dari setiap Parpol itu, akan tetapi yang disepakati antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Komisi I DPRD Malut ialah per suara sah dihargai Rp. 5000.

Armin menambahkan naik dengan besaran itu karena mengingat dan mempertimbangkan kemampuan keuangan di daerah.

Disebutkannya, kalau yang sedang berjalan sekarang yang dimulai sejak tahun 2019 itu satu suara Rp. 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

“Jadi kita sepakat, dari satu suara sah Rp.1968 dia naik menjadi satu suara lima ribu. Dimana jika dibandingkan dengan 10 kabupaten/kota di Maluku Utara saja ada yang sudah Rp. 10.000 sampai Rp. 15.000 satu suara,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *