Komitmen KLHK RI, Pemprov Malut Turut Dukung Pengendalian Perubahan Iklim

TERNATE, MALUTTODAY.com – Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba (AGK) apresiasi komitmen dan langkah kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) yang fokus terhadap isu pengendalian Perubahan Iklim.

Apresiasi ini disampaikan AGK melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut Sri Haryati Hatari saat wakili Gubernur Malut membuka secara resmi Workshop II Penyusunan rencana kerja sub nasional KLHK.

Workshop dengan tema “Indonesia’s fokus net sink 2030” Provinsi Malut ini melibatkan peserta dari sejumlah dinas teknis Pemprov, bertempat di Ballroom Sahid Bela Hotel Ternate. Selasa (13/6/2023).

Sri membacakan sambutan Gubernur AGK, mengatakan, Pemprov sangat mengapresiasi komitmen yang diiringi langkah kerja nyata dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sangat konsen terhadap isu pengendalian perubahan iklim.

“Hal ini sehingga pada The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) tahun lalu di Glasgow, telah kenalkan di mata dunia tentang target pemerintah Indonesia melalui rancangan dokumen rencana operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang telah dilaunching pada bulan Maret lalu,” kata Sri.

Sri menjelaskan, diikuti dengan serangkaian kegiatan konsolidasi dan diseminasi di tingkat nasional, regional hingga sub nasional. Tidak ketinggalan pula untuk Provinsi Malut yang sudah sampai pada tahapan penyusunan rencana kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 ini.

Menurut Sri, dalam skenario penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana dinyatakan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, bahwa sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) atau sektor kehutanan dan penggunan lahan lainnya, diproyeksikan akan berkontribusi hampir 60% dari total penurunan emisi GRK dibanding sektor lainnya yaitu energi, pertanian, Industrial Process and Production Use (IPPU), serta sektor limbah.

“Atas kontribusi yang signifikan tersebut maka upaya penanganan dan pengendalian emisi GRK di sektor FOLU menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia dan tentunya bagi upaya pengendalian perubahan iklim global,” kata Sri dari atas podium.

Oleh karena itu, Sri menuturkan Pemprov Malut dalam rangka turut serta mendukung progam pengendalian perubahan iklim melalui pengurangan emisi GRK, Pemprov telah membuat beberapa perangkat regulasi untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi.

“Dukungan ini terkait hal ini terlihat melalui Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) Kepulauan, sejalan dengan hal ini akan diikuti oleh kebijakan terkait di tngkat kabupaten/kota,” ungkapnya.

Sri menyebutkan, kegiatan lain yang telah dilakukan oleh Pemprov Malut dalam mendukung hal tersebut diatas, yaitu Integrasi Program Iklim dalam indikator RPJMD serta Renstra, sosialisasi, penyuluhan, peningkatan kapasitas, pendampingan dan bimbingan teknis.

Lanjut Sri, dengan potensi kawasan hutan seluas ± 2,5 juta hektar, terdapat sedikitnya 21 unit PBPH pada hutan alam dan hutan tanaman dengan luas konsesi ± 865.058 hektar yang berpotensi untuk mendukung Indonesia’s Folu Net Sink 2030 di Provinsi Malut melalui implementasi multi usaha kehutanan.

Sri menambahkan, Pemerintah Pusat, Pemda dan akademisi serta para pihak terkait lainnya diharapkan dapat bekerja bersama secara kolektif melalui aksi percepatan dan implementasi langkah-langkah mitigasi domestik

“Serta berperan penting untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan alam dan ekosistem dalam memberikan manfaat untuk adaptasi dan mitigasi iklim sambil memastikan perlindungan sosial dan lingkungan,” kata Sri mengutip sambutan.

Workshop II ini merupakan salah satu agenda penting yang bertujuan untuk menyusun suatu dokumen perencanaan yang menjabarkan target penurunan emisi GRK sampai dengan tahun 2030 di Provinsi Malut.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *