Pansus DPRD Beberkan Laporan LKPJ Gubernur Malut, Ini Rekomendasinya

Suasana rapat paripurna di kantor DPRD Provinsi Maluku Utara.

SOFIFI, MALUTTODAY.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut) beberkan LKPJ Gubernur Malut yang memuat sejumlah rekomendasi.

Hal itu dibeberkan pada Rapat paripurna DPRD Provinsi Malut tentang penyampaian laporan akhir Pansus LKPJ Gubernur Malut Tahun nggaran 2022, berlangsung di ruang paripurna Kantor DPRD Sofifi Malut. Selasa (30/5/2023).

Ibrahim M. Saleh Selaku juru bicara menjelaskan, bahwa LKPJ sebagai proses pencapaian kinerja dalam mewujudkan visi dan misi Pemda sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“LKPJ juga berisi tentang Laporan atas implementasi kebijakan Pembangunan dan keuangan yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh Pemda dan DPRD yang
dituangkan dalam dokumen RKPD beserta KUA-PPAS dan APBD 2022,” kata Ibrahim saat membaca laporan akhir LKPJ.

Dia menuturkan, LKPJ Tahun 2022 juga sebagai gambaran yang jelas dan komprehensif tentang berbagai kebijakan yang sudah diimplementasikan berikut
dengan hasil-hasil yang dicapai dan didukung dengan data yang valid dan realibel serta layak untuk dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya, Pemprov Malut
melalui Gubernur pada beberapa waktu lalu dihadapan Rapat Paripurna DPRD telah menyampaikan LKPJ Gubernur Tahun
Anggaran 2022.

Politisi Partai Amanat Nasional ini menyebutkan, tahapan penyampaian Rancangan Keputusan DPRD dalam bentuk
catatan dan rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Malut Tahun 2022 ini telah melewati berbagai proses pembahasan oleh Pansus yang telah dibentuk melalui Badan Musyawarah.

“Pansus telah melakukan pengkajian, pemantauan capaian program kegiatan
tahun 2022,serta pembahasan dalam rapat internal maupun dengan perangkat daerah, selanjutnya telah menyampaikan Laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD atas pelaksanaan Tugasnya dalam bentuk
catatan dan rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Provinsi Malut Tahun 2022,” ungkap Ibrahim.

Selain itu diungkapkan, pengelolaan keuangan daerah, Pansus LKPJ Gubernur tahun 2022 memandang persoalan mendasarnya terletak pada perencanaan APBD Pemprov Malut tidak mempunyai kebijakan strategi untuk keluar dari lingkaran masalah.

Adapum sejumlah rekomendasi dari catatan LKPJ Gubernur Malut tahun anggaran 2022, sebagai berikut:

  1. Pemprov Malut segera melakukan perbaikan perencanaan dan penganggaran kedepan, sehingga dapat
    menghasilkan LKPJ Gubernur tahun 2023 yang berbobot berbasis data dan fakta pencapaian indikator program serta mampu mengatasi permasalahan dasar pembangunan daerah
  2. Alokasi anggaran belanja modal lebih fokus terhadap pembangunan fisik yang mempunyai dampak secara langsung terhadap tingkat perekonomian dan pendapatan perkapita masyarakat
  3. Penjabaran program dan kegiatan agar berdasarkan pada tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga nampak program prioritas daerah tahun anggaran dan realisasi dalam pencapaian Indikator program dan kegiatan
  4. Perangkat Daerah di Provinsi Malut segera memperbaiki dan peningkatkan upaya-upaya inovasi daerah sehingga Pemprov Malut dapat memperoleh nilai inovasi daerah dalam kategori tinggi.
  5. Pemprov Malut memperbaiki aspek reformasi meliputi 8 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.
  6. Pemprov Malut dalam menindaklanjuti
    rekomendasi DPRD agar menjelaskan detail tindaklanjut serta tujuan dan masalah yang diselesaikan dalam bentuk intervensi kebijakan, program/kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang direkomendasikan.
  7. Gubernur segera mengevaluasi kinerja TAPD dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  8. Gubernur segera mengevaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam penetapan kebijakan strategis untuk keluar dari lingkaran masalah penetapan anggaran pendapatan dan anggaran belanja serta strategi pencapaian target pendapatan dan penyerapan anggaran.
  9. Gubernur segera evaluasi OPD terkait tidak tercapainya nilai Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 dan segera memenuhi kekurangan persyaratan pencapaian nilai Nilai LAKIP yang optimal tahun 2023
  10. Pemprov Malut segera merancang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang baik sehingga dapat memperoleh nilai optimal tahun 2023
  11. Gubernur segera mengevaluasi pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Malut yang tidak dapat
    mengendalikan setiap kegiatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan
    yang berlaku.
  12. Pemprov Malut segera merancang program invovasi daerah sehingga predikat provinsi kurang inovatif dapat ditingkatkan menjadi provinsi inovatif.
  13. Pemprov Malut harus melakukan intervensi program pada sektor pertanian dan perikanan untuk memperbaiki struktur prekonomian Malut
  14. Pemprov Malut segera melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparansi dan taat terhadap
    peraturan perundang-undangan dan menetapkan Zona Intergritas dan
    Wilayah Bebas Korupsi disetiap OPD.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *