Dinas PUPR Malut Paparkan Data Realisasi Dalam Rapat Pansus LKPJ

SOFIFI,MALUTTODAY.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara (Malut), paparkan data realisasi kegiatan dalam rapat Pansus LKPJ DPRD Malut.

Saifuddin Djuba selaku Kepala Dinas PUPR Malut mengatakan, bahwa dalam rapat tersebut, pihaknya menyajikan data realisasi fisik dan keuangan untuk tahun 2022 lalu.

“Jadi tadi rapat itu terkait dengan penyajian realisasi fisik dan keuangan di tahun 2022, itu aja yang kami sampaikan,” ujar lelaki yang sering dipanggil Uje ini, usai rapat Pansus LKPJ yang di Eks Mandiri Ternate, Senin (10/4/2023) malam.

Disebutkan Uje, jika kaitan dengan hal tersebut pihaknya paparkan bahwa di tahun 2022 lalu, pagu anggaran yang ditetapkan senilai Rp. 600 miliar lebih, sementara realisasinya hanya Rp. 400 milir lebih atau dalam presentasinya sekitar 69,11%.

“Ya ditahun 2022 itu kan dari pagu yang disampaikan 600 miliar lebih kalau tidak salah ya, sementara realisasi ditahun 2022 itu Rp. 400 miliar lebih. Jadi kalau kami presentasi itu sekitar 69,11 persen,” ungkapnya.

Menurutnya, soal realisasi tidak capai pagu, sebab kendalanya terletak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebenarnya, dimana pihaknya sudah ajukan akan tetapi lagi-lagi permasalahannya ada di keuangan.

“Kendalanya ada disitu, kami sudah ajukan permintaan. Tapi lagi-lagi problemnya ada di keuangan,” ungkap Uje.

Sehingga hal itu menyebabkan terjadinya utang, karena kalau misalnya pekerjaan sudah selesai 100% pasti jadi utang, dan untuk tahun 2022 ada utang sekitar 100 miliar lebih.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus LKPJ Rosiana Syarif mengungkapkan, bahw untuk Dinas PUPR pihaknya soroti terkait permasalahan utang. “PUPR juga yang kita lihat memang, masalahnya banyak karena mereka punya utang. Ada juga dana DAK (red:Dana Alokasi Khusus) yang masuk dalam utang itu yang kita pertanyakan,” ungkapnya.

Pihaknya mengaku tahu dana DAK tidak boleh ada utang karena dana itu dari pusat kenapa musti ada utang. Kembalikan lagi ke keuangan, dimana masalahnya terletak di BPKAD Malut.

“Kita pertanyakan kenapa mesti jadi utang, sedangkan Dak itu dana yang sudah disiapkan dana dari pusat,” katanya.

Menurutnya, hal ini karena ada pengalihan ke kegiatan lain, tetapi dia tegaskan harus dibayar. Dan masalahnya ada di keuangan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *