SOFIFI, MALUTTODAY.com – Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) M. Al Yasin Ali membeberkan sejumlah capaian pembangunan tahun 20202, yang disampaikan melalui Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun 2022.
Hal itu paparkan Wagub Malut dihadapan puluhan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saat sidang paripurna DPRD yang berlangsung di Gedung DPRD Sofifi. Senin (3/4/2023).
Wagub Malut M. Al Yasin Ali menuturkan, bahwa sepanjang tahun anggaran 2022, pihaknya telah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Oleh karena itu, saya perlu menyampaikan LKPJ sebagaimana amanat Peraturan Mendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” kata Al Yasin Ali.
Dia menjelaskan, LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan selama tahun anggaran yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD ini.Katanya, ruang lingkup LKPJ ini terdiri dari data umum daerah, realisasi anggaran tahun 2022, informasi perubahan anggaran, serta hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang meliputi capaian kegiatan dan sub kegiatan.
Selain itu, LKPJ juga memuat kebijakan strategis yang diambil sepanjang tahun 2022 termasuk tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun sebelumnya, serta juga memuat juga capaian tugas pembantuan dan penugasan yang dilaksanakan oleh Pemprov Malut tahun anggaran 2022.
Disebutkan hasil capaian pembangunan tahun 2022, dimana pembangunan makro terdiri dari 6 indikator meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan ketimpangan pendapatan.
Adapun angka dari capaian 6 indikator itu, diantaranya IPM mengalami peningkatan dari 68,76 menjadi 69,47 tahun 2022, atau naik sebanyak 0,71 point. Tingkat kemiskinan menurun dari 6,32 persen menjadi 6,23 persen atau turun 0,15 point. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi naik dari 16,4 persen menjadi 22,94 persen. Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,71 persen menjadi 3,98 persen atau turun 0,73 poin.
“Pendapatan Perkapita meningkat dari 25,1 juta rupiah perkapita menjadi 30,51 juta rupiah perkapita, atau naik 5,41 juta rupiah perkapita,” paparnya.
Diungkapkan lagi, sementara untuk indikator ketimpangan, mengalami kenaikan 0,009 point. Jika dibandingkan capaian dengan target rencana tahun 2022, maka realisasi memperlihatkan pencapaian yang positif.
“Terdapat Lima indikator makro dapat melebihi target, akan tetapi untuk Rasio gini tidak mencapai target, atau naik 105,5 persen, yang menandakan naiknya ketimpangan pendapatan,” jelasnya.
Selain indikator makro, disajikan juga dalam LKPJ ini indikator kinerja utama, yang merupakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai visi dan misi Gubernur Wagub Malut Secara umum, sebagaian besar target kinerja melampaui target, akan tetapi terdapat pula target kinerja yang belum tercapai yang masih membutuhkan upaya yang lebih optimal.
Meskipun sebagian besar target pembangunan tercapai, namun Provinsi Malut diperhadapkan dengan sejumlah tantangan dan permasalahan yang menjadi isu strategis pembangunan ke depan, antara lain kualitas pertumbuhan ekonomi, kualitas daya saing SDM, serta tantangan-tantangan lainnya.Adapun APBD yang disepakati tahun 2022.
Dimana berdasarkan data realisasi keuangan unaudited, Pendapatan Daerah yang dirancang sebesar Rp. 3,54 Triliun lebih, terealisasi sebesar Rp. 2,96 Triliun lebih atau 83,52 persen. Belanja Daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 3,069 Triliun atau 76,63 persen.
Sedangkan dari sisi Pembiayaan Daerah, Penerimaan pembiayaan hanya terealisasi sebesar Rp. 137 Milyar lebih yang terdiri dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya dan penerimaam pinjaman daerah atas pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp. 46 Milyar lebih. Dengan demikian pembiayaan netto menjadi sebesar Rp 90 Milyar lebih. Pada posisi tersebut, dengan melihat realisasi pendapatan dan belanja yang ada maka Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan sebesar negatif atau minus 17 Milyar rupiah lebih.
