Selama Puasa Pegawai Pemprov Tetap Berkantor, Ini Jam Kerjanya

SOFIFI, MALUTTODAY.com – Memasuki bulan Ramadan Tahun 1444 H. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) secara resmi menyampaikan edaran jam kerja seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Malut.

Hal ini sesuai Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Jam Kerja Pegawai Apapratur Sipil Negara pada bulan Ramadan 1444 Hijriah di lingkungan instansi pemerintah yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

Maka Pemprov Malut secara resmi menyampaikan edaran pemberlakukan jam kerja tersebut. Demikian disampaikan Kepala Biro Adpim Provinsi Maluku Utara Rahwan K Suamba, Selasa, (21/03/23).

Rahwan K. Suamba selaku Karo Adpim Malut menjelaskan, Pemprov Malut telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 000.8.6.1/790/SETDA Tentang Jam Kerja Pegawai Apapratur Sipil Negara pada bulan Ramadan 1444 Hijriah di lingkungan Pemprov Malut tertanggal 21 Maret 2023.

“Bagi perangkat daerah yang memberlakukan lima hari kerja, yakni Senin sampai Kamis maka jam kantor akan dimulai pada jam 08.00 Wit dan pulang pada jam 15.00 Wit dan jam istirahat diberlakukan pada jam 12.00 sampai 12.30 Wit,” kata Rahwan.

Lanjutnya, sementara pada hari Jumat akan dimulai pada jam 08.00 Wit dan berakhir pada jam 15.30 Wit. Kemudian, bagi perangkat daerah yang memberlakukan Enam hari kerja yakni Senin sampai Kamis dan Sabtu maka jam kerja akan dimulai pada jam 08.00 Wit dan pulang pada jam 14.00 Wit. Sementara jam istriahat akan dimulai pada jam 12.00 sampai jam 12.30 Wit.

Dijelaskan Rahwan, khusus untuk jam kerja di lingkungan sekolah dan rumah sakit agar disesuaikan dengan ketentuan jam kerja dan kegiatan belajar mengajar yang berlaku dan mengatur pelaksanaan jam kerja terdiri dari 1 minggu minimal 32.5 jam.

Oleh karena itu, pimpinan OPD harus memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1444 Hijirah di lingkungan kerja masing-masing tidak mengurangi produktifitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi serta tidak menganggu kelancaraan penyelenggaraan pelayanan publik.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *