TERNATE, MALUTTODAY.com – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara (Malut), nampaknya tidak tinggal diam melihat situasi perikanan di Malut, yang harganya tidak menentu.
Bagaimana tidak, akhir-akhir ini DKP Provinsi Malut giat lakukan kegiatan rapat koordinasi dan melaksanakan aksi pengendalian harga ikan dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Sehingga DKP dibawah kepemimpinan Abdullah Assagaf ini, kemudian fokus mengefektifkan tempat pendaratan dan pemasaran ikan di Pusat Pendaratan dan Distribusi Ikan (PPDI).
Terbaru, DKP Malut melakukan kegiatan simulasi pendaratan dan pemasaran ikan (PPI) di PPDI pada Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Daerah (BP3D) Wilayah III Dufa-Dufa Ternate, (20/3/2023) sore.
Diketahui, kegiatan simulasi itu dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sri Haryanti Hatari yang mewakili Gubernur Malut.
kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Bank Indonesia, BPS Maluku Utara, PPN Ternate, BSDKP, DPD HNSI Malut, Ketua Ngofa Nelayan serta puluhan nelayan.
Aba nama karibnya, selaku pimpinan DKP Malut menuturkan jika kegiatan ini merupakan langkah untuk meningkatkan prasarana PPDI, disamping menjawab masalah inflasi.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah untuk menambahkan saran maupun prasarana PPDI dan juga permasalahan yang kami hadapi, yaitu inflasi,” ujar Abdullah Assagaf.
Menurutnya, tujuan dari simulasi ini sebagai langkah untuk menjadikan pendaratan dns pemasaran ikan ya g satu pintu dan sekaligus penentuan harga ikan, sehingga dapat mendeteksi harga Ikan di pasaran.
“Ini dilakukan agar ikan yang masuk bisa terdata untuk produksinya melalui satu pintu dan akan dilaksanakan secara bertahap di PPDI Dufa-Dufa,” ungkapnya.
Sementara, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sri Haryanti Hatari mengungkapkan, pemicu inflasi yang paling tinggi di Provinsi Malut, yaitu harga Ikan dan beras.
Dikatakannya, untuk pendaratan dan pemasaran ikan merupakan bagian dari salah satu langkah yang juga di tempuh oleh DKP Malut. Hal ini karena, salah satu penyebab tingginya mata rantai atau tata niaga yang terlalu panjang.
“Oleh kerena itu, kegiatan ini bertujuan untuk memperpendek mata rantai sekaligus menstabilkan harga ikan melalui PPID Dufa-dufa ini,” jelas Sri
“Kami atas nama pemerintah provinsi Maluku Utara sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kepala DKP Maluku Utara dan jajarannya, dengan tujuan untuk menekan inflasi dan stabilitas harga ikan,” kata Sri
Menurutnya ini juga langkah DKP dalam mengatur mata rantai tata niaga khususnya di Kota Ternate sebagai barometer di Maluku Utara untuk lebih baik kedepannya
Oleh karena itu, semoga apa yang dilakukan ini menjadi contoh dan langkah awal yang baik untuk kita mengatur harga ikan di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate sebagai barometer perekonomian di Maluku Utara, pungkasnya.
