Urgensi “Sagu”, Ikhtiar Berebut Kedaulatan Pangan

Oleh : Muh. Rifdi Umasangadji*

Jalur sutera terbentang, kemudian Indonesia sebagai negara banyak pulau, strategis di mata dunia. Kaya nan raya akan alam, semerbak wangi rempah menarik Eropa untuk bertandang.

Lantas, dalam pandangan Hendrajit dan Arif Pranoto Indonesia laiknya seorang perempuan seksi yang diincar-incar oleh kawanan pria.

Sidratahta Mukhtar ini sejalan penglihatan dalam hasil karya ilmiahnya, selaku lulusan ilmu politik yang menelan banyak pengetahuan tentang hubungan internasional, meneguhkan pikiran.

Jika Indonesia bermakna, lantaran diapit dua samudera, menjadi lintasan penting pelayaran dunia, disamping menghubungkan dua benua antara Asia dan Australia.

Lebih lagi saat ini, daerah bagian Timur Indonesia yang kabarnya dinobatkan menjadi provinsi paling bahagia, dengan pertumbuhan ekonomi di sektor tambang paling tinggi di dunia adalah terkaya, sebagai daerah penyedia bahan mentah yang terbilang besar di Indonesia.

Dalam atlas sejarah, Maluku Utara yang fenomenal dengan nama Jazirah Al-Mamlakatul Molokiah atau Kepulauan Rempah, adalah episentrum peradaban pangan, menjadi pemantik kedatangan Portugis di tahun 1512, Spanyol 1521 dan Belanda tahun 1596 atau 1599.

Fakta dari kekayaan yang dimiliki, masih tak berimbang dengan pemenuhan perekonomian masyarakat, di mana fluktuasi harga bahan pokok menjadi beban pikiran, khususnya di Provinsi Maluku Utara.

Terbaru, inflasi harga ikan di daerah yang di gadang-gadang sebagai lumbung ikan, beras mahal di tengah hijaunya sawah di Pulau Jawa, program Transmigrasi hilang kendali, menepis harapan kedaulatan pangan kaum papa.

Pertanyaanya, beras siapa punya, ikan di laut di bawa ke mana ?. Seketika terlintas dibenak, apa yang menjadi penyebabnya?

Masyarakat di provinsi ini, nampaknya membutuhkan intervensi pemerintah, dikarenakan harapan tentang kekayaan alam di sekitarnya tak membuat perut mereka kenyang, gegara tingginya biaya.

Kembali ke masa lampau, bahwa Halmahera, pulau besar di Maluku Utara, pada masa pemerintahan feodal ialah daerah pemasok makanan pokok, yakni sagu, dan orang-orang hidup kemudian bertahan dengan memakan sagu itu.

Namun seiring bergeraknya waktu, modernisasi makakan pokok menyeruak, sagu “banting setir” beras berwujud makanan andalan, dinanti-nantikan di meja hidangan.

Perihal sagu, selain yang bertekstur keras dan berbentuk segi empat memanjang, namun tepung dari sagu juga dapat dijadikan “pupeda” yang adalah “Local Food Power” alias makanan pokok masyarakat Maluku Utara tempo lalu.

Patut diambil benang merah, mengenai pergeseran dari sagu ke beras untuk Maluku Utara, seperti ulasan Muridan Widjojo dan Adnan Amal, bahwa hal ini karena kontak budaya melahirkan akulturasi, difusi dan asimilasi dalam tujuh unsur kebudayaan.

Sementara itu, Pip Jones dkk. Pada buku pengantar teori-teori sosial sudah menyebutkan adanya tranformasi profesi, dari petani ke buruh industri, yang nyaris menghasilkan masyarakat seragam dalam satu profesi, dengan kesatuan identitas. Identitas berbudaya dikomersilkan dalam konstruksi sosial, membuat ruang publik terhenti mewacanakan “menanam untuk masa depan”.

Sejalan dengan Kuntowijoyo dalam bukunya Budaya dan Masyarakat, menggambarkan satu ciri zaman edan adalah pergeseran besar-besaran dari “milikmu menjadi miliku”. Yang menghasilkan krisis identitas.

Akhirnya bisa dikatakan, bahwa akibat dari pergeseran budaya dan profesi, perihal inflasi pangan yang merupakan makanan saat ini menjadi persoalan tersendiri yang terbilang ruwet untuk di atasi.

Maka urgensi sagu, ikhtiar berebut kedaulatan pangan bermaksud merevitalisasi gerakan makanan pokok, tanpa reduksi berskala besar, dan ini menjadi peran pemerintah dengan intervensi kebijakan publiknya.

Pemerintah harus mampu mengadaptasikan makanan pokok dari luar ke dalam kembali, agar sagu tak sekedar simbol makanan, namun benar-benar dinikmati saat beras melonjak harga, sembari memupuk rasa kepedulian terhadap profesi petani.

Efektifitas pertanian selangkah lebih maju, ada baiknya negara berikan jaminan dan rasa aman melalui penghargaan, dan tak sebatas masa menaman saja dalam memberikan bantuan bibit, peralatan dan sebagainya. Namun di waktu panen perlu dicarikan pasaran yang memuaskan petani, sehingga apa yang menjadi harapan saat panen benar-benar terwujud. Mari berebut kedaulatan pangan dengan makanan identitas.

*Penulis adalah jurnalis maluttoday.com juga aktivis HMI

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *