Kuntu Daud Beberkan Evaluasi Kinerja DPRD

SOFIFI, MALUTTODAY.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut) gelar rapat paripurna Ke-12 masa persidangan kesatu tahun sidang 2022-2023.

Paripurna tersebut beragendakan penutupan masa persidangan I tahun sidang 2022-2023, yang dipimpin langsung Kuntu Daud selaku Ketua DPRD Provinsi Malut, Kamis, (26/1/2023).

Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud dalam pidatonya mengatakan, bahwa selama masa persidangan kesatu, pihaknya telah melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang.

“Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu fungsi pembentukan perda, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan selama masa persidangan kesatu tahun sidang 2022-2023,” kata Kuntu.

Menurutnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsionalnya, pihaknya dihadapkan dengan setumpuk kewajiban selaku wakil rakyat. Pihaknya terus berupaya melaksanalan tugas dan fungsinya sebagaimana disebutkan.

Lanjutnya, dalam melaksanalan fungsi pembentukan Perda, di awal tahun ini pihaknya telah mengesahkan enam rancangan perda menjadi perda, yang merupakan usul Gubernur dan pihaknya tahun 2022.

Kuntu bilang, ini tentunya menjadi prestasi dalam formulasi kebijakan, dari aspek fungsi pengawasan. Pihaknya melalui alat kelengkapan intens melakukan rapat-rapat dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

“Dan melakukan kunjungan atau peninjauan langsung ke lapangan di Kabupaten dan Kota,” sambungnya.

Selain itu, pihaknya banyak menerima aspirasi masyarakat, baik berupa surat maupun penyampaian langsung yang antara lain berisi keinginan untuk membangun, pengaduan maupun saran dan kritik.

Sebagai lembaha politik, sebagian aspirasi itu telah ditindak lanjuti melalui komisi-komisi, baik dengam meminta penejelasan dari instansi terkait, meninjau ke lapangan, ataupun membuat rekomendasi kepada Gubernur Malut untuk penyelesaian.

Sementara itu, produk DPRD yang dihasilkan selama masa persidangan kesatu tahun sidang 2022-2023 sebanyak lima keputusan DPRD.

Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 dan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib, bahwa tahun sidang dibagi dalam tiga masa persidangan. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, di mana satu kali reses paling lama empat belas hari kerja.

Kuntu menyebutkan, dari hasil evaluasi kegiatan DPRD provinsi Malut yang dilaksanakan melalui alat-alat kelengkapan dewan terdapat beberapa rapat, diantaranya rapat pimpinan 3 kali, rapat komisi I 7 kali, rapat komisi II 12 kali, rapat komisi III 10 kali, rapat komisi IV 18 kali, rapat badan musyawarah 4 kali, rapat badan pembentukan perda 8 kali, rapat badan anggaran 8 kali, rapat badan kehormatan 1 kali.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.