Maluku Utara dalam Angka Turbulensi

Oleh : Ahmad R Idin (Aktivis HMI Cabang Ternate)

Provinsi Maluku Utara dalam angka, seakan seperti seorang peragawati yang tampil di depan panggung. Di mana ia dikemas dengan cantik, wangi dan bercahaya untuk dapat tampil secara sempurna. Pragawati kita bernama Maluku Utara juga mengalami hal yang sama.

Dimana untuk bisa tampil bercahaya, wangi dan cantik di depan publik Nusantara iya dikemas dengan sempurna melalui fasilitas Badan Pusat Statistik (BPS) saat mengeluarkan rilis 10 Provinsi paling bahagia di Indonesia dengan menggunakan 3 indikator pengukuran yaitu dimensi kepuasan hidup (life satisfaction), perasaan (affect), dan makna hidup (eudaimonia) pada 2014, 2017, dan 2021.

Hasil BPS-pun menunjukan bahwa Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi dengan indeks kebahagiaan urutan pertama yaitu dengan angka 76, 34% mengalahkan provinsi Kalimantan Utara, Maluku, Jambi, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Gorontalo, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah.

Selain fasilitas BPS, pragawati itu juga di kemas secara elok oleh Bank Indonesia (BI) melalui data pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 27, 74% pada kuartal ke II Tahun 2022, hingga mendapat apresiasi dari presiden Jokowi saat memberi sambutan dalam rapat kordinasi nasional investasi.

Sayangnya pragawati kita yaitu Maluku Utara yang dikemas secara sempurna itu oleh dua perias Publik, tercoreng di atas panggung saat dia berbalik di depan panggung, dikarenakan haihilsnya patah oleh fakta kehidupan sosial yang menyimpang, seperti tunggakan Pemprov Maluku Utara terhadap gaji tambahan penghasilan pegawai (TPP) ratusan tenaga kerja kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoerie Ternate (indotimur.com/15/12/2022).

Gambaran sosial ini memberi isyarat bahwa angka pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, uangnya tak tersalurkan ke dompet Maluku Utara atau mungkin tersalurkan tetapi mengalir ke setiap dompet para elit sehingga pemprov mengalami hambatan untuk melunasi TTP tenaga kerja kesehatan.

Selain itu angka kebahagiaan itu juga hanya sebuah mitos kekuasaan yang di guyurkan untuk menutup kegelisahan publik Maluku Utara.

Tunggakan TPP para nakes bukan hanya satu-satunya penyebab bagi ketidak singkronnya angka pertumbuhan ekonomi dan indeks kebahagiaan Maluku Utara dengan fakta empirik sosial, melainkan juga dengan angka kemiskinan di Maluku Utara.

Dimana per-September 2022 menunjukan Maluku Utara mengalami kemiskinan dengan angka presentasi 82,13 ribu orang. Angka ini menunjukkan kenaikan 2,26 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2022 berdasarkan data BPS. Jadi Angka pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tinggi jika dibandingkan dengan suasana kemiskinan masyarakat Maluku Utara seakan fotamorgana bagi sebuah kehidupan sosial masyarakat, dikarenakan angka pertumbuhan ekonomi dan indeks kebahagiaan tidak di topang oleh kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.

Tandanya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tinggi itu bukan berasal dari hasil pendapat masyarakat Maluku Utara melainkan melalui suplai berjuasi dari masifnya investasi oligarki. Sehingga pertumbuhan ekonomi tak mengamputasi angka kemiskinan melainkan semakin menjalarnya kemiskinan secara subur.

Ketidakselarasan angka pertumbuhan ekonomi dan indeks kebahagiaan Maluku Utara dengan fakta empirik sosial semakin transparan serta bertabrakan dengan logika keadaan struktural masyarakat saat angka suku cadangan gizi masyarakat Maluku Utara menunjukkan kekacauan, dimana berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka prevalensi stunting balita di Maluku Utara sebesar 27,5 persen.

Presentasi stunting ini membuat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara terkontraksi dalam logika sosial, sebab pertumbuhan ekonomi dan indeks kebahagiaan yang tinggi tak mampu menopang produksi kalori balita Maluku Utara secara mumpuni.

Beginilah turbulensi yang kian terjadi pada angka Maluku Utara saat dibandingkan dengan sebuah fakta empirik sosial yang kian berkecamuk serta dinamika yang mencekik.Seharusnya untuk menghindari turbulensi angka itu dapat di instrupsi oleh lembaga formal negara di Daerah seperti DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara yang notabenenya pembuat kebijakan agar dapat menguji presentasi angka dari dua instansi publik (BPS dan BI).

Sehingga ujian argumentasi itu dapat terjadi secara transparan, dari situ DPRD dan pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat memiliki sebuah referensi untuk menyusun kebijakan agar dapat menunjang keselarasan logika angka yang di bangun oleh BPS dan BI.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.