Guru Tuntut TTP; Aturan Sudah Jelas, Bayar Tak Jelas

Ahmad Lahi, Ketua non-Sertifikasi Maluku Utara.

TIDORE, MALUTTODAY.com – Nasib guru non sertifikasi di Maluku Utara masih jauh dari kata sejahtera, sudah begitu hak mereka untuk mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) tak kunjung dipenuhi oleh Pemerintah Daerah di Maluku Utara.

Ketu guru non sertifikasi Provinsi Maluku Utara, Ahmad Lahi menyebutkan para guru memiliki tanggungjawab besar untuk mendidik generasi muda penerus bangsa, namun kelangsungan hidup para guru tidak diperhatikan oleh pemerintah, padahal telah memiliki legal formal yang jelas.

“Dalam surat edaran Dirjen GTK nomor 6909/B/Gt.01.02/2022 tentang Penjelasan Aneka Tunjangan yang Diberikan kepada guru di daerah, berdasar penjelasan edaran tersebut, baik tunjangan sertifikasi, tamsil dan TPP itu jenisnya berbeda. Berdasarkan informasi dalam surat edaran Dirjen GTK itu, maka guru daerah juga berhak menerima TPP sebagaimana pegawai lainnya,” kata Ahmad Lahi saat dihubungi maluttoday.com, Selasa (24/1/2023).

Menurutnya, surat edaran tersebut ditujukan kepada gubernur dan wali kota/Bupati seluruh Indonesia, namun di Maluku Utara tidak ditindaklanjuti, bahkan persoalan ini telah dimediasi beberapa kali kepada pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Maluku Utara, namun tidak menemukan titik terang.

“Masalahnya pemerintah propinsi membuat pengecualian terhadap guru non serti lingkup propinsi, sementara sudah jelas di atur dalam peraturan Gubernur tentang TPP di setiap tahunnya. Ada apa ini?” tanyanya.

Sementara itu, persoalan kesehatan dan pendidikan sama-sama menjadi prioritas dalam penyelenggaraan negara. “Kami minta kepada gubernur Maluku Utara agar membayar TTP karena bagaimana pun kami juga adalah pegawai provinsi yang harus diperhatikan,” ungkapnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.