Pemprov Malut Akan “Lucur” Rp. 5 Miliar Bayar TTP Nakes

SOFIFI, MALUTTODAY.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) bakal gunakan dana Rp. 5 Miliar bayar Tunggakan Tambahan Tunjangan Penghasilan (TTP) Nakes Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boesoerie (RSUD CB).

Komitmen ini diambil setelah rapat pengambilan keputusan antara Pemprov dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Malut di Sahid Bela Hotel. Minggu (22/1/2023) dalam rangka merespon aksi unjuk rasa.

Gubernur K.H Abdul Gani Kasuba (AGK) menjelaskan, bahwa pihaknya akan membayar TTP tidak menggunakan dana pinjaman, akan tetapi menggunakan anggaran yang melekat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Malut.

“Ya bukan pinjaman, tapi ada uang sudah, ada uang sekitar Rp. 20 Miliar mungkin untuk anggaran yang ada di kesehatan, insya Allah kita ambil 5 miliar dulu kita ambil, nanti berikut baru insya Allah setelah perubahan baru kita selesaikan semua,” ungkap Gubernur AGK.

Meski demikian, Gubernur AGK bilang Aparat Sipil Negata (ASN) harusnya sabar karena pihaknya bakal membayar, apalagi ASN memiliki gaji. Dan di mana TTP ini merupakan kebijakan saja yang diambil dan mesti dibayar kepada semua ASN.

“ASN pegawai negeri ini kan punya gaji. TPP ini kan kebijakan saja yang mustinya TPP itu kan dibayar waktu orang yang di luar Ternate. Jadi yang di Sofifi mau ke Ternate barang kali kita bayar, tapi ini sekarang semua kita harus bayar. Jadi apa boleh buat mereka harus sabar ya, kita harus bayar cuma mereka juga harus bersabar sebentar. Yang namanya pegawai ini kan punya gaji,” pungkasnya.

Di saat yang sama, Samsuddin Abdul Kadir selaku Sekretaris Provinsi (Sekprov) Malut menyebutkan jika di tahun 2023 pihaknya sudah anggarkan ful satu tahun pembayaran TTP Nakes.

“Jadi kami sudah rapat nanti yang bulan Desember November dan Oktober itu kami pakai bayar di depan dulu. Itu kan Rp. 5 Miliar juga kan, supaya di bulan Februari tahun 2023 di tambah tiga bulan ke belakang nanti diperubahan baru kami ganti lagi,” kata Samsuddin.

Menurut Sekprov, sehingga apa yang sudah diperintahkan oleh Gubernur AGK untuk carikan solusi pembayaran tiga bulan pihaknya lakukan dengan cara tersebut.

Samsuddin bilang, rencana pinjaman di PT. Bank Maluku Malut sudah tak jadi dilakukan, karena berdasarkan hasil pembicaraan sudah diputuskan menggunakan anggaran yang tersedia untuk dialihkan ke pembayaran TTP.

“Ini langsung dari Pemprov karena BLUD tidak punya uang sekarang. Kalau mereka bersabar sebenanrya BLUD bisa lakukan dengan mencicil karena item TTP sudah keluar, kemudian mereka punya honorer sekitar 70 orang sudah menjadi PPK,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.