“Intellectual War” Menjaga Mami

Oleh : M. Rifdi Umasangadji*

Secara numerik situasi berikut kondisi hidup relatif tak menentu, bak bahasa umum orang-orang bilang hidup layaknya “roda” kadang diatas kadang dibawah. Masyarakat manusia di kolong langit Jajirah Al-Mamlakatul Molokiah ditampar kabar buruk karena relatifitas hidup.

Padahal negeri ini, baru-baru saja disanjung kalau sosialnya mengakar kebawah dan ekonominya menjulang keatas. Artinya, provinsi yang paling bahagia se-Indonesia dan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Seolah tak berarti kedua aspek yang disanjung tersebut.

Betapa tidak, press release Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, pada Senin (16/1/2023) lalu menyebut per-September tahun 2022 angka kemiskinan di Provinsi Maluku Utara mencapai 82,13 ribu orang. Angka ini naik jika dibandingkan dengan Maret tahun 2022, kenaikannya sebesar 2,26 ribu orang miskin.

Adapun angka kemiskinan tersebut ditentukan lewat sebuah komposisi, yakni komponen garis kemiskinan (GK). Di mana GK pada September 2022 tercatat sebesar Rp. 544.278,- per kapita dan per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp423.139,- atau 77,74 persen dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp121.138,- atau 22,26 persen.

Dapat disebutkan, komoditi beras memberi sumbangan terbesar yakni 19,00 persen di kota dan 24,17 persen di desa. Komoditi bukan makanan yang memberi sumbangan terbesar baik pada garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Lantas apa penyebabnya?, disebutkan kondisi kemiskinan tersebut difaktori oleh beberapa fenomena sosial yang terjadi, diantaranya kenaikan harga BBM, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan dan pengeluaran konsumsi rumah tangga, serta bantuan menjadi indikator yang pengaruhi kemiskinan Maluku Utara.

Tentu kondisi ini tidak diinginkan karena situasinya cukup meresahkan bagi semua kalangan, apalagi yang merasakannya. Di sela-sela seperti itu perlu adanya daya sorot sosial yang kuat demi stabilitas ekonomi, maka peran penting semua yang menyandang status, utamanya pemerintah ambil andil sigap pengentasan kemiskinan.

Meski pemerintah, akan tetapi yang paling terlebih adalah cendekiawan atau para intelek untuk memacu rasionalitasnya, karena cendikiawan yang lahir di balik tembok kampus atau bukan, sama-sama menggeluti dunia jalanan dan penulisan kerap melakukan proliferasi gagasan beraroma kritikan, semata-mata demi perubahan.

Dijumpai di banyak tempat dan waktu, media lisan dan tulisan dipilih menjadi arsitek pendombrak perubahan, seperti yang dimaksudkan Antonio Gramsci sebagai intelektual organik dan Ali Syariati memaknainya “Rausyan Fikr” tidak jarang dilakukan intelek agar adanya kondisi yang harus berubah ke arah lebih baik.

Apakah masih tepat untuk diberikan kepada para intelektual kekinian. Dirasa masih tepat, namun meminjam istilah Syariati, “Jika kau rasakan derita berarti kau hidup, jika kau rasakan derita orang lain berarti kau manusia,”. Kalau kalimat tersebut masih mendarah daging berarti tepat disandang dan barang tentu cendikiawan atau intelek kekinian sudah mesti mebayangkan perubahan.

Dikarenakan intelektual selain menampung ilmu, bagi Syariati seperti kearifannya harus diperuntukan untuk perubahan jubah sosial yang kini dikenakan masyarakat. Maka konsekuensi otomatis dan logisnya, para intelek yang terhitung sudah banyak bermukim di Maluku Utara ini, saatnya melakukan “intellectual war” atau perang gagasan.

Hal ini sudah dibahas Kuntowijoyo yang mengaku jika salah satu peran peran penting cendikiawan yaitu perang gagasan. Karena banyak persoalan ekonomi politik yang timbul ditengah-tengah masyarakat seperti sekarang ini membutuhkan penjelasan rasional dan rumusan kebijakan kongkret dari kaum intelektual.

Intelek harus mampu menjawab, bagaimana rumusnya jika kebahagiaan nomor satu dan tingginya pertumbuhan ekonomi tidak alami korespondensi dengan angka kemiskinan di Maluku Utara. Perihal ini butuh kajian akademis intelek agar dapat dimengerti masyarakat, disamping memberikan rekomendasi kajiannya ke pemerintah untuk membuat rumusan kebijakan.

Karena persoalan ini mendesak, berupa makan minum (Mami) masyarakat seperti yang termaktub di atas, bahwa sumbangsih kemiskinan terbesar ialah makanan, maka ini butuh penjelasan dan pemberian rekomendasi kebijakan ke pemerintah agar dapat melaksanakan “political will” menjawab persoalan tersebut.

Sebab menjadi muspra, bahkan dapat di pandang gila jika paling bahagia dan ekonomi melejit, disaat yang bersamaan terdapat kemiskinan berjamaah. Oleh karena itu, perang gagasan untuk penjelasan kepada masyarakat dan kritik konstruktif kepada pemerintah lewat rekomendasi kebijakan menjadi keharusan.

Dengan perang gagasan kaum intelek benar-benar menjadi telinga dan mulut masyarakat sejati, yang tak luput memerangi pemerintah supaya benar-benar sadari kondisi mami masyarakat yang terkatung-katung dan nyaris kehabisan infus kehidupan.

__________________________________________

*M. Rifdi Umasangadji adalah Mentan ketua HMI komisariat Ushuluddin IAIN Ternate dan saat ini beraktivitas sebagai jurnalis di media maluttoday.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.