DPRD Malut Turun di SMA Islam Ternate, Ada Apa?

SOFIFI, MALUTTODAY.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut) lakukan kunjungan kerja (Kunker) di SMA Islam Kota Ternate. Senin (16/1/2023).

Kunker reguler di SMA yang beralamat di Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Malut tersebut untuk memastikan kendala pembangunan gedung dan pembayaran gaji guru.

Pasalnya pembangunan gedung sejak tahun 2016 dengan anggaran yang melekat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Malut ini mangkrak, dan sampai kini belum tuntas.

Haryadi Ahmad selaku Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Malut menuturkan, bahwa kunker reguler ini merupakan ihwal biasa yang dilakukan DPRD, termasuk pihaknya di Komisi IV.

“Kami komisi IV memilih locusnya (red:tempat) di SMA Islam ini sebenarnya untuk melakukan kunker sekaligus memonitoring proses belajar mengajar yang ada di SMA ini,” tutur Haryadi saat diwawancarai wartawan MALUTTODAY.com.

Menurutnya, kunker ini dalam rangka melihat problem yang berkaitan dengan gaji honorer daerah (Honda) dan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Lanjutnya menjelaskan, tetapi di SMA Islam Kota Ternate memang tidak ada guru PPPK, hanya ada guru Honda yang sudah beberapa bulan ini gajinya belum terbayarkan.

Haryadi bilang, atas persoalan tersebut maka pihaknya datang langsung kroscek di SMA dan dijadikan sampel karena ada pembangunan gedung yang belum selesai hingga sekarang ini.

“Sampel yang kami ambil di SMA Islam dan kebetulan di SMA Islam ini juga ada pembangunan, bangunan di tahun 2016 yang belum selesai sampai saat ini sehingga kami meninjau langsung lokasinya untuk memastikan kendalanya dimana,” jelas Haryadi.

Pihaknya sudah mendapatkan informasi yang cukup detail soal pembangunan gedung yang belum selesai tersebut, dan setelah ini Komisi IV bakal bicarakan dengan Dikbud Provinsi Malut.

“Mudah-mudah kita coba untuk melakukan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa dituntaskan pembangunan gedung itu,” ujar anggota DPRD Malut Dapil III ini.

Disebutkan Haryadi, alokasi anggaran pembangunan gedung ini dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut sejak tahun 2016. Di mana kendalanya terletak pada anggaran yang sepertinya sebatas pembangunan itu saja.

“Kendalanya memang sepertinya anggaran sampai segitu pembangunannya, sehingga kami kemarin sempat berkoordinasi dengan Inspektorat untuk mengaudit kembali pembangunan ini agar supaya bisa dilanjutkan proses pembangunannya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta Inspektorat Provinsi Malut untuk mengaudit kembali, karena jika belum diaudit sepertinya akan tidak bisa dilanjutkan pembangunan, “Sehingga kami meminta diaudit agar supaya proses pembangunan berikutnya bisa dilaksanakan,” tandasnya.

Diungkapkan Haryadi, untuk lanjutan pembangunan gedung fisik itu akan menunggu anggaran yang dialokasikan di Tahun 2024 karena tahun 2023 ini sudah diketuk.

“Seingat saya, ini di tahun 2023 sudah ada anggaran masuk, karena seharusnya sudah ada hasil audit dari Inspektorat sehingga ada dorongan anggaran dari Pemprov untuk bisa melanjutkan pembangunan yang ada di SMA itu,” katanya.

Politisi Partai PBB ini menegaskan berkaitan dengan fasilitas belajar mengajar yang saat ini dibutuhkan di SMA tersbeur sebenarnya untuk persediaan Laboratorium IPA dan Bahasa.

“Makanya sebenarnya ditargetkan pembangunan gedung baru itu diperuntukkan untuk Laboratorium Bahasa dan IPA, akan tetapi kan belum selesai sehingga mereka masih bijaki dengan beberapa ruangan yang bisa dipakai untuk dijadikan Laboratorium,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.