DPR RI Dukung Pemda se-Malut Tuntut Keadilan DBH ke Pusat

Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara, Ahmad Hatari. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, MALUTTODAY.com – Anggota DPR RI, Achmad Hatari merespon cepat Pembahasan Bersama DPR RI terkait tuntutan Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Maluku Utara terkait keadilan akan Dana Bagi Hasil (DBH) ke Pusat.

Hal ini didesak oleh Hatari yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dapil Maluku Utara ini, dengn mengambil langkah taktis menghubungi Komisi XI DPR RI, di ruang Gedung Nusantara I, untuk menyampaikan sikap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, yang ditetapkan dalam Forum Koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2022.

Menurut Achmad Hatari, pimpinan Komisi XI menyetujui agenda Dengar Pendapat dengan Gubernur, Bupati dan Walikota se Maluku Utara terkait Pendapatan Negara Bukan Pajak, yang bersumber dari Minerba.

“Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Iuran Tetap dan Iuran Produksi, serta tarif atas jenis PNBP, yang merugikan Maluku Utara,” tegas Hatari.

Menurutnya, Maluku Utara yang dalam struktur ekonomi telah mengalami perubahan struktur ekonomi, dimana sektor industri dan tambang memberi konstribusi positif bagi peningkatan Pendapatan Masyarakat, mendorong peningkatan pendapatan daerah dan negara, harus secara bersama-sama dilakukan konsulidasi dalam memperkuat ekonomi daerah di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga masyarakat dan pemerintah tidak kehilangan momentum yang baik ini.

“Komisi XI DPR RI, memandang tepat upaya pemerintah Provinsi Kabupaten Kota untuk melakukan pendalaman atas kinerja ekonomi daerah dan konstribusinya terhadap penguatan fiskal daerah, karena itu Komisi XI DPR RI, akan segera menjadwalkan Rapat bersama Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota se Maluku Utara,” ungkapnya.

Hal ini untuk mengurai problem pembangunan ekonomi, baik dari sisi fiskal maupun dunia usaha utamanya pelaku ekonomi lokal dan UMKM untuk turut serta dalam pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

“Karena itu dalam semangat kebangsaan kita perlu duduk mencari solusi bagi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara yang memiliki sumberdaya alam utamanya nikel yang memberi efek bagi perekonomian Global,” ungkapnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.