SOFIFI, MALUTTODAY.com – Wakil Gubernur Maluku Utara, M. Al Yasin Ali membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Dana Bagi Hasil menyampaikan kepada pihak Pemerintahan Kabupaten/Kota agar jangan berbalas pantun di media melainkan harus berkoordinasi dengan baik dan terarah.
Hal ini disampaikan saat memberi sambutan pada acara Rakor DBH yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Malut di Redstar Resto Ternate, Senin (9/1/2023).
Wagub menyebutkan, secara umum sudah diketahui bersama jika DBH merupakan dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah sesuai angka presentase.
“Dimana hal ini untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang bertujuan memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil,” kata Wagub.
Menurutnya, penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
Sehubungan dengan pembahasan dana transfer DBH dari Pemerintah Pusat (Pempus) kepada Pemprov Malut maka kehadiran pihak Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana perihal dimaksud sangat penting.
Gubernur bilang Rakor DBH Tahun 2023 ini, ada Enam hal yang penting untuk dikoordinasikan, diantaranya PNBP Sektor Tambang yang di pungut Kementerian ESDM, Ketimpangan Dana Bagi Hasil Tahun 2020-2022, Alokasi dan Formula DBH Tahun 2023 Pengajuan Keberatan atas PNBP dan DBH Tahun 2020-2022.
Baca juga: BPKAD Malut Hadirkan 10 Kabupaten/Kota Diskusikan DBH Sektor Tambang
Dirinya mengungkapkan untuk PNBP sektor Tambang yang menjadi sektor unggulan Maluku Utara saat ini harus menjadi pembahasan penting, mengingat tahun 2022 lalu Pempus menetapkan Pemprov Malut sebagai provinsi paling tinggi perekonomiannya di Indonesia.
“Namun kita masih mengeluhkan kemisikinan di daerah,” sambungnya.
Atas dasar itu, dirinya mengimbau para Bupati dan Walikota yang memiliki wilayah dengan sumber pendapatan di bidang pertambangan tentunya merasa penting untuk mengurai benang kusut atas persoalan pajak tambang tersebut.
Selain itu, gubernur ingatkan jika media adalah corong pemerintah dalam menyampaikan progres kegiatan, karena itu patut menjadi perhatian. Di samping koordinasi antaran Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus kuat.
“Koordinasi yang lemah menyebabkan ada saling menyalahkan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang berdapak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing wilayah,” kata gubernur.
Diakhir sambutan, gubernur ajak untuk hentikan berbalas pantun di media dengan menciptakan alur koordinasi yang harmonis dan terarah. Untuk itu dirinya percaya bahwa melalui forum rakor ini dapat meminimalisir perbedaan antara sesama penyelenggara pemerintahan.
“Mari kita hentikan berbalas pantun melalui media dengan menciptakan alur koordinasi yang harmonis dan terarah. Dengan Forum rapat koordinasi ini, Saya percaya kita akan meminimalisir perbedaan antar sesama penyelenggara pemerintahan,” tutupnya.
