Soal RSUD CB, Pemprov Malut “Bapinjam Doi” Tapi BLUD yang Tangani

Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsudin A Kader

SOFIFI, MALUTTODAY.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) tetap berpegang pada aturan terkait tuntutan para pegawai tenaga kesehatan (Nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boeseiri (CB) yang mendesak untuk membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP).

Pemprov enggan membayar itu karena tak dianggarkan dalam APBD tahun 2022, dan TTP itu sendiri adalah bikinan dari Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) sebagai yang menaungi RSUD CB untuk menanganinya.

Sikap Pemprov Malut terkait persoalan TPP nakes yang tak kunjung dibayar selama 15 bulan itu masih sementara dikaji persoalannya.

Di mana rencana peminjaman uang untuk segera membayar pun disebutkan menjadi tanggungan BLUD RSUD CB. Samsuddin A. Kadir selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Malut, kepada wartawan menuturkan, bahwa TTP pegawai nakes RSUD CB berada dalam BLUD, maka pembayarannya dengan pinjaman tetap BLUD karena mekanismenya demikian.

“Hasil kemarin itu kan TTP itu masuk ke dalam BLUD, jadi pembayarannya, nanti mau pinjam yang pinjam tetap BLUD karena mekanismenya adalah disitu,” ujar Samsuddin saat diwawancarai sejumlah wartawan di kantor gubernur, Puncak Gosale Sofifi. Senin (26/12/2022).

Menurut Sekda, atas persoalam ini maka pihaknya hendak melihat dan mengecek kembali di mana dasar hukumnya terkait dengan pembayaran TTP yang sebenarnya menggunakan BLUD, akan tetapi nilainya terlalu besar. Ia menjelaskan jika TTP pegawai yang berlaku di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Sofifi ini kalau diberlakukan hal yang sama dengan pegawai Nakes RSUD CB, hanya satu koma tujuh (1,7) juta sekian. Tetapi mereka pegawai nakes jadi tiga koma (3,) juta sekian.

“Untuk tiga ribu pegawai di Sofifi tong keluarkan Rp. 200 miliar, nah untuk 500 orang pegawai mereka di sana kami keluarkan Rp. 40 miliar itu coba bayangkan. Jadi makanya kami harus evaluasi kembali,” ungkap Sekda Malut.

Samsuddin bilang untuk lima ratus orang sudah capai Rp. 40 miliar lebih, sedangkan untuk pegawai di lingkungan OPD Pemprov Malut 3000 orang dengan nilai Rp. 200 miliar.

“Siapa nilainya lebih besar?, jadi harus dilihat. Jangan nanti memojokan dengan posisi yang sebenarnya akan kebobolan dari sisi penggunaan dasar hukum yang memang dibuat,” ungkapnya.

Apapun itu, lanjut orang nomor tiga di Malut ini, bahwa yang jelas itu adalah menggunakan dana BLUD, kenapa BLUD bisa berani buat nilai TTP lebih tinggi dari pegawai OPD, dikarenakan mereka yakin mereka dapat uang melalui BLUD, namun ternyata mereka tidak ada uang.

“Doi tidak ada tapi bikin lebih besar dua kali lipat dari yang ada kami terima ini, oleh karena itu kami akan evaluasi kembali,” tandasnya.

Selain itu, tambah syekda jika penyampaian-penyampaian terkait dengan apa yang disampaikan semua sementara pihaknya lagi mengkaji. Di mana skema dana pinjaman dilakukan pihaknya adalah untuk segera memenuhi kebutuhan-kebutuhan pegawai nakes, tetapi kembali kaji juga karena nilainya cukup fantastis sebab Rp. 40 miliar satu tahun.

“Peminjaman ini kami lakukan itu adalah untuk segera mereka merasa bahwa ada kebutuhan-kebutahan yang itu segera kami penuhi. Tapi kami harus kembali kaji juga, karena nilainya juga cukup fantastis karena Rp. 40 milyar ternyata satu tahun, oleh karena itu nanti kami lihat kembali,” terang Sekda.

Yang berikut, kata Sekda jika dibanyak tempat dirinya cek seperti di Tidore itu terdapat pilihan jasa layanan atau TTP, sekarang dapat dua-duanya lalu yang satu itu besar sekali. Maka dari itu yang jelas ada dasar hukum melalui Peraturan Gubernur (Pergub) yang sudah tentu saja pihaknya jadikan patokan.

“Kita melihat kembali dan kita mengkaji kembali makanya sementara kita ajukan evaluasi kenapa sampai bisa terjadi, oh ternyata mereka punya 300 honorer dan ternyata dorang sudah punya pegawai 500 jadi semua ada 800 orang pegawai di sana,” ujarnya.

Dikatakan Sekda, jadi ada banyak hal yang pihaknya evaluasi. Dikarenakan Rumah Sakit (RS) milik swasta terus tumbuh, dan bahkan sampai sekarang ini Kota Ternate akan dirikan RS, di mana hal itu menunjukan bahwa RS adalah bisnis yang menguntungkan tapi toh kenapa RSUD CB rugi.

“Ini yang kami kemudian kaji kembali masalahnya ada di mana,” tutupnya bertanya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.