BPBJ Malut Dorong Pelaku Usaha Lokal Masuk Katalog Kerja Sama Pemda

SOFIFI, MALUTTODAY.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) terus berusaha keras mendongkrak pergerakan ekonomi para pelaku usaha lokal, untuk masuk ke katalog Pemda yang akan dikerjasamakan sebagai pihak ketiga.

Hal ini terlihat dari upaya Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) BPBJ Provinsi Malut melakukan rapat koordinasi yang melahirkan sejumlah kesepakatan, utamanya memasukkan pelaku usaha lokal ke dalam katalog se-Malut.

Rakor UKPBJ yang mengusung tema “Mewujudkan UKPBJ se-Provinsi Maluku Utara sebagai pusat keunggulan pengadaan serta mendorong penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah,” berlangsung selam dua hari, mulai Rabu (21/12/2022) kemarin hingga Kamis (22/12/2022) sore tadi.

Mewakili Kepala BPBJ Malut Kadri La Etje, Abd. Farid Hasan selaku Kepala Bagian (Kabag) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, BPBJ Provinsi Malut menuturkan jika terdapat beberapa point penting yang menjadi hasil dalam Rakor yang dibuat pihaknya.

“Beberapa hal yang menjadi kesepakatan akan ditindaklanjuti ke stakeholder, baik di tingkat Provinsi Malut maupun di 10 kabupaten/kota,” jelas Farid saat menyampaikan sambutan menutup kegiatan.

Dipaparkan Farid, hasil Rakor tersebut adalah UKPBJ perlu menjadi lider dalam berkolaborasi dengan stakeholder, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas PUPR, dan Dinas Perindag, agar lebih memaksimalkan pelaku usaha lokal untuk masuk ke dalam katalog.

“Sampai saat ini, berdasarkan data di UKPBJ ada sebanyak 207 pelaku Usaha UMKM yang sudah masuk didalam katalog seluruh Maluku Utara, dengan jumlah produk kurang lebih sebanyak 1600 produk,” ungkap Farid.

Meskipun demikian, pihaknya berharap UKPBJ, baik ditingkat provinsi maupun di 10 kabupaten/kota bisa terus mendorong lebih banyak lagi pelaku UMKM lokal, agar terjadi kompetisi supaya melahirkan persaingan harga dan juga persaingan kualitas.

Bahkan, tambahnya, berdasarkan catatan yang dikantongi pihaknya etalase yang paling menjadi primadona di dalam katalog lokal adalah makanan dan minuman.

Selanjutnya, saat ini UKPBJ harus lebih memikirkan metode pemilihan yang baiknya lebih ke arah e-purchasing (pembelian elektronik) itu paling ideal untuk saat ini ketimbang memakai metode tender.

Dikarenakan metode tender, katanya akan berdebat sampai sanggahan, belum lagi ada tekanan-tekanan dan berbagai macam yang bisa berpotensi mengganggu proses pemilihan, maka untuk itu pihaknya mengajak kembali kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 bahwa e-purchasing adalah pilihan utama dengan menempatkan porsi untuk UMKM sebesar 40 persen.

“Oleh karena itu, UKPBJ harus mendorong ke hipercesing sepanjang barang dan jasa terdapat dalam katalog, kalau tidak ada maka mengunakan metode lain. Dan sudah 17 etalase yang sudah ada di dalam E- Katalog,” sambungnya.

Kemudian seragam sekolah dan lainnya yang sudah ada buatan Malut jangan lagi membeli di Pulau Jawa, akan tetapi membeli produk hasil karya dari pelaku usaha di Provinsi Malut.

“Misalnya seperti batik-batik panitia, itu beli saja di sini, kenapa kita harus beli sampai di Jakarta, pasar baru atau di mana, padahal sebenarnya sudah ada kenapa kita tidak bisa bangga buatan Maluku Utara yaitu batik Tubo Ternate, maka pergerakan ekonomi akan bergerak,” tandasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.