Fix, Ikram Sangaji jadi Pj. Bupati Halteng

Foto Rapat Pembahasan Penjabat Bupati Halteng di ruangan Sekda Provinsi Maluku Utara. Rabu (21/12/2022)

SOFIFI, MALUTTODAY.com – Tarik-menarik usulan Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) akhirnya menemui putusan final, dan Ikram Malan Sangaji fix sebagai pengganti Bupati Edi Langkara sejak Jumat 23 Desember tahun 2022.

Ikram Malan Sangadji yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia itu ditunjuk menjadi Pj Bupati Halteng berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3.-6272.

Hal tersebut disampaikan secara resmi oleh Rahwan K. Suamba selaku Kepala Biro (Karo) Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara (Malut) usai rapat pembicaraan Pj. Bupati Halteng di kantor gubernur Sofifi, Rabu (21/12/2022).

“Selama menduduki jabatan diberikan tunjangan kepala daerah sesuai ketentuan perundangan undangan yang berlaku,” kata Karo sebagaimana diterima wartawan MALUTTODAY.com.

Dijelaskannya, bahwa Pj Bupati Halteng akan melaksanakan 5 tugas utama, diantaranya yaitu memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan perundangan undangan dan kebijakan yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Kemudian lanjutnya, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, merancang Perda dan Perkada dengan terlebih dahulu meminta petunjuk Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembahasan rancangan Perda, pembahasan rancangan perkada.

“Menandatangani perda dan perkada kecuali untuk pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perkada penjabaran perkada sampai dengan proses penandatanganan,” sambung juru bicara gubernur ini.

Selain itu, Pj Bupati juga bertugas melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan sesudah atau sebelum membuat kebijakan pemekaran daerah.

Selanjutnya membuat kebijakan berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri dalam Negeri dan berdasarkan ketentuan perundangan undangan.

“Yang terakhir menfasilitasi pelaksanaan pemilu tahun 2024 serta pemilihan kepala daerah kabupaten Halmahera tengah tahun 2024 serta menjaga netralitas ASN dan melaksanakan tugas sebagai kepala satgas covid 19. Yang ditandatangani oleh kepala biro umum Kemendagri sesuai salinan asli,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.