Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha di Malut Rendah

Kepada DPMPTSP Malut, Bambang Hermawan

SOFIFI, MALUTTODAY – Pelaku usaha di Provinsi Maluku Utara (Malut) ternyata mengoleksi masalah yang tak sedikit bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut).

Pasalnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Malut mensinyalir bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha di Malut pada tahun 2022 masih rendah.

Hal tersebut diungkapkan Bambang Hermawan Kepala Dinas (Kadis) DPM-PTS saat Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan yang Dihadapi Pelaku Usaha Tahun 2022, yang digelar di Aula Penginapan Cendrawasih sofifi. Selasa (20/13/2022).

“Rakor ini ada dua materi, yang pertama untuk penyelesaian permasalahan investasi yang berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di Maluku Utara dan yang kedua adalah untuk masalah koordinasi pengawasan,” ujar Bambang kepada wartawan MALUTTODAY.com usai rakor.

Lanjutnya mengatakan, bahwa pengawasan tersebut baik antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dengan DPM PTSP Provinsi Malut, maupun lintas koordinasi pada DPM PTSP Provinsi Malut dengan DPM PTSP di 10 Kabupaten/Kota.

“Dikarenakan di tahun 2023 kita mencanangkan tingkat kepatuhan dari pelaku usaha itu akan menanjak, sebab kalau di tahun 2022 kan tingkat kepatuhannya masih rendah,” ungkap Bambang.

Hal tersebut menurutnya, menimbulkan banyak masalah-masalah yang terjadi, sehingga efeknya adalah kepada lingkungan dan kepada masyarakat.

Bambang bilang, hal ini dikarenakan secara koordinasi pengawasan masih sangat kurang. Di mana semua berjalan parsial tidak dilakukan berbarengan.

“Pengawasan sangat kurang jadi semua berjalan parsial-parsial, lingkungan berjalan sendiri-sendiri, kehutanan berjalan sendiri dan OPD-OPD teknis lainnya itu berjalan sendiri,” ungkapnya.

Oleh karena itu, di tahun 2023 mendatang pihaknya mencanangkan minimal ada lima objek yang akan pihaknya melakukan pengawasan secara gabungan.

Meski demikian, Bambang optimis bahwa dari rapat koordinasi dan sinkronisasi yang dibuat ini, diharapkan ada peningkatan investasi di Maluku Utara yang mampu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

“Yang dianggap tertinggi sedunia oleh presiden itu mampu memberikan dampak yang positif bagi daerah. Baik Pemda dalam bentuk Pendapat Asli Daerah maupun Dana Bagi Hasil, kemudian bagi masyarakat secara keseluruhan itu yang kita harapkan,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.