Soal Pulau Widi, Pemprov Malut Masih Cari Tahu Posisi Penguasaan

Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsudin A Kader

SOFIFI,MALUTTODAY – Polemik pulau Widi yang bakal dilelang oleh PT LII, mendapat tanggapan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), melalui hasil rapat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kantor Gubernur, Selasa (13/12/2022) kemarin.

Tanggapan Pemprov Malut itu, disampaikan Samsuddin A. Kadir Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Malut, menyampaikan jika permasalahan Pulau Widi yang terletak di Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan masih dicari tahu posisi penguasaan apakah masih dikuasai PT. LII ataukah sudah berpindah tangan.

“Jadi Pulau Widi ini kan pada dasarnya kita melihat, dan mengevaluasi kembali, sehingga saya kumpulkan semua dinas terkait, jadi kita membahas permasalahan apa yang ada disitu, karena yang jelas itu tidak benar,” kata Samsuddin.

“Maksudnya urusan apa mereka mau menjual itu, memangnya pulau itu mereka punya, gitu kan, kan pulau itu bukan punya mereka,” tegas orang nomor tiga di Pemprov Malut itu.

Menurutnya, PT. LII memang mendapatkan konsesi atau izin usaha dari Pemprov Malut, sehingga pada kesempatan rapat dirinya sudah mempertanyakan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Malut yang menerbitkan izin usaha PT. LII berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Kehutanan.

“Tadi saya sudah tanyakan kepada Dinas PTSP yang menerbitkan izin usahanya berdasarkan pertek dari Dinas Kehutanan gitu ya, jadi izin usaha, pokonya semacam wisata. Itu kan hutan lindung,” jelasnya.

Sekda bilang pihaknya meminta Dinas Kehutanan Provinsi Malut untuk melakukan pemantauan terkait aktifitas PT. LII sebagai pemegang lisensi ini. Dikarenakan pihak Pemprov justeru mempermasalahkan adalah sudah ada lisensi, akan tetapi tidak ada pergerakan.

“Itu sebenarnya kita rugi kan karena kita berharap mungkin dengan adanya pergerakan berarti nanti akan mendorong wisata kemudian juga meningkatkan ekonomi masyarakat,” sambungnya.

Kalau misalnya pihak PT. LII tidak bisa kerja, kembalikan sajalah biar nanti pihaknya meminta yang lain, atau biarkan sajalah dari pada sudah dipercayakan dan sudah diberikan konsesi namun dia dalam hal ini PT. LII tidak membawa pemasukan

Kemudian, lanjutnya pihaknya akan mengecek terakit dengan izin disisi laut karena itu kan juga belum, dan pihaknya juga mau mencari tahu terkait juga kalau memang PT. LII sudah dalam posisi penguasaan maka dia juga kan harus membayar PNBP.

“Nanti kita mau cek juga terkait izin lingkungan kalau memang sudah sekian lama, harus dilakukan pembaharuan UPL/UKL. Kemudian tadi kita sudah rapatkan dan semua yang terkait itu telah menyampaikan,” katanya.

Pihaknya berharap sebenarnya setelah PT. LII mendapatkan lisensi bisa segera berinvenstasi yang kemudian keluar kemana-mana terkait dengan mau dilelang dan segala macam.

“Kalau dilihat sebenarnya bukan dilelang tetapi lebih kepada mungkin mereka hendak melakukan penggalangan dana, namun kalau misalnya dia melakukan penggalangan dana, tapi dia masih dalam posisi sebagai pemegang saham yang besar, itu kan bagus karena dia yang mengajukan izin,” ujarnya.

Akan tetapi, sambungnya kalau misalanya PT. LII justeru dana lebih besar dari pihak lain dan PT LII tidak punya dana berarti PT. LII melakukan pindah tangan dan kalau melakukan pindah tangan itu harus ada proses dan diketahui oleh Pemprov.

“Kalau misalnya dia tidak punya dana berarti ada orang yang berinvestasi kalau investasi lebih dari 50% berarti sudah bukan punya dia. Kalau bukan punya dia harus melakukan perubahan nama bukan lagi PT LII yang memegang saham,” jelasnya lagi.

“Jadi kita tadi berbicara itu, dan mau cek lagi masih dalam posisi penguasaan PT. LII ataukah sudah seperti apa. Kalau PT. LII melakukan pindah tangan, ya harus ada sepengetahuan dari kita,” tandasnya.

Terkait perizinan yang di sisi laut, pihaknya juga mencari tahu, karena setelah cek di Dinas Perikanan PT. LII belum buat.

“Jadi segera, Kalau masih mau berinvestasi maka harus penuhi semua ketentuan. Saya sudah minta kepada Dinas Kehutanan untuk melakukan pemantauan dan kalau ada hal-hal yang belum diselesaikan kita buat teguran,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.