SOFIFI, MALUTTODAY – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) tiadakan anggaran beasiswa untuk mahasiswa Malut yang bakal lanjutkan studi ke strata dua (S2). Hal Ini disampaikan Sekertaris Daerah Malut, Samsuddin A Kadir.
Samsuddin yang juga ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini menyebutkan, keseriusan Gubernur Malut dengan visi-misi 100 miliar untuk pendidikan waktu itu memang untuk menyelamatkan banyak perguruan tinggi.
“Karena waktu itu doktor masih kurang sehingga banyak kampus akreditasinya rendah saat itu dan program awal gubernur sudah benar-benar terpenuhi,” ungkapnya.
Namun saat ini, yang jadi permasalahan kata Samsudin adalah pendidikan tinggi bukanlah kewenangan pemerintah daerah, tetapi merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Makanya memang boleh cuman kita diwajibkan menyelesaikan dulu kewenangan kita,” kata Mantan Kepala Bappeda Malut ini.
Menurutnya, karena kewenangan itu sehingga kewajiban Pemprov adalah terkait dengan SMA dan SMK, yang juga sebenarnya masih banyak kekurangan.
“Sehingga orang istilah bilang sempurnakan dulu yang wajib baru yang sunat jadi SMA dan SMK merupakan kewajiban kita,” ujarnya.
Bahkan menurutnya, gaji Honor Daerah (Honda) dan gaji PPPK itu juga masih pontang-panting sehingga kalau misalnya Pemprov melakukan pembiayaan yang bukan kewajiban itu seringkali oleh evaluator di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sering ditolak.
Meski begitu, Pemprov Malut menganggarkan bantuan Strata satu (S1) untuk program akhir study sebesar Rp. 5 juta untuk orang tidak mampu, dimana ketersediaan anggaran di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Malut, namun dirinya tidak menghafal setiap tahunnya berapa.
“Yang jelas ada, jadi bukan karena membantu pendidikan tapi membantu orang berkekurangan, untuk beasiswa S2 belum ada,” pungkas Sekda.
