Kejari Halmahera Utara Kembali Restorative Justice Kasus Penganiayaan

TERNATE, MALUTTODAY.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Utara, melaksanakan pemberhentian penuntutan berdasarkan keadilan atau restorative justice (RJ) perkara penganiayaan yang ditangani dari Kepolisian Sektor Tobelo Selatan.

Dalam perkara tersangka atas nama tersangka Ardi Karatahi alias Ardi yang diduga melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang telah ditahan di kantor Lapas Klas IIB Tobelo, Halmahera Utara.

RJ ini berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara untuk memfasilitasi proses perdamaian Nomor: Print-84/Q.2.12/Eoh.2/06/2022 Tanggal 23 Juni 2022 Jaksa Penuntut Umum yang memfasilitasi perdamaian perkara penganiayaan.

Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, Agus Wirawan Eko Saputro mengatakan keadilan restoratif yang telah disetujui secara virtual di hadapan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia, diwakili oleh Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda (OHARDA) pada JAMPIDUM, Agnes Triyani.

“Perkara ini telah disetujui Jaksa Agung Muda dan telah dilakukan pelimpahan dari penyidik Polsek Tobelo Selatan, telah tahap II, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 untuk kemudian pada hari yang sama dilakukan upaya perdamaian di rumah restorative justice,” ucapnya.

Agus bilang, pemberhentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kembali dilakukan setelah yang sebelumnya berhasil dilaksanakan di bulan April 2022 pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dimana telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang restorative justice.

“Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukumannya tidak melebihi dari 5 tahun dan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,” jelasnya.

Agus berharap dengan keberhasilan ini kedepannya tetap terus diterapkan restorative justice ini, selama terpenuhinya ketentuan dari PERJA 15 Tahun 2020 dengan menjatuhkan hukuman pidana yang mengedapankan hati nurani dan penyelesaian di luar persidangan.

“Sehingga suatu tindak pidana tidak berakhir dalam belenggu jeruji besi untuk menghindari stigma negatif dari masyarakat khususnya pada wilayah hukum Kejari Halmahera Utara,” pungkasnya. (Shl)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *