Amazing Tabara Diduga Lahan Warga, FORPRO Demo Kantor BPN Maluku Utara

TERNATE, MALUTTODAY.com – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Forum Perjuangan Rakyat Obi (Forpro) mengelar unjuk rasa di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku Utara (Malut), Jumat (26/11/2021).

Massa mendesak lembaga itu mengusut dugaan kasus praktek mafia tanah yang diduga dilakukan perusahaan PT Amazing Tabara yang beroperasi di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan.

Perusahaan itu diduga melakukan penyerobotan lahan perkebunan dan pemukiman warga yang sudah bersertifikat untuk kegiatan eksploitasi pertambangan di tiga desa di Kecamatan Obi, antaranya Desa Sambiki, Desa Anggai dan Desa Air Mangga.

Selain melakukan unjuk rasa di kantor ATR/BPN Malut, massa aksi bertolak ke kediaman Gubernur Maluku Utara, jalan Ahmad Yani.  Di sana massa meminta Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba segera mencabut izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tersebut.

Koordinator aksi, Arisko Lacapa mengatakan, izin yang diberikan Pemprov Malut kepada perusahaan secara nyata dapat menimbulkan konflik dan upaya menyingkirkan masyarakat secara besar besaran di tiga desa itu.

“Kalau sampai Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba tidak mengindahkan tuntutan kami, dengan tidak melakukan pencabutan izin perusahsan itu, maka dipastikan gubernur bertanggung jawab bila terjadi gesekan masyarakat dengan pihak perusahasn di Pulau Obi,” tegas Arisko.

Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku Utara bakal menelusuri dugaan penyerobotan lahan perkebunan dan pemukiman warga yang dilakukan perusahaan tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Aset Penetapan Hak Tanah Kementerian ATR/BPN Provinsi Maluku Utara, Wahyu Aprianto.

Wahyu saat menerima perwakilan massa aksi Forum Pejuangan Rakyat Obi (FORPRO) menjelaskan, pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan warga Obi soal permasalahan hak tanah masyarakat tiga desa di Kecamatan Obi yang diduga diserobot oleh perusahaan tambang.

“Kami belum tahu perusahaan itu, karena berada di Halmahera Selatan. Apakah mereka sudah memiliki sertifikat atau belum kami harus cek,” kata Wahyu.

Meski ranah kementerian ATR/BPN bukan pada soal perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun lembaga itu akan berperan ketika ditemukan konflik agraria menyangkut sertifikasi pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami minta masyarakat melaporkan kronologi masalah yang terjadi dan membawa lampiran bukti-bukti pelanggaran perusahaan tambang itu kepada kami,” ujar Wahyu.

Wahyu menambahkan, bila terbukti adanya pelanggaran hak atas  tanah warga yang sudah tersertifikat, maka akan menjadi dasar ATR/BPN untuk merekomendasikan ke perusahaan itu.

“Nanti kami cek di kantor ke kementerian perusahaan itu, belum masuk ke kami. Jangan sampai kita berbicara lebih, namun perusahaan belum bersertifikat hak atas tanah dalam pengelolaan sumberdaya,” tandasnya. (Shl)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *