Mahasiswa Mogok Kuliah, Tuntut Rektor Berhentikan Dekan Hukum

TERNATE, MALUTTODAY.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Maluku Utara (UMMU) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kampus B dan kampus A UMMU pada Kamis, (28/10).

Aksi tersebut menuntut pihak rektorat, untuk memberhentikan Rahim Yasin, sebagai Dekan Fakultas Hukum.

Dari amatan Maluttoday, pintu masuk Kampus B, di palang menggunakan kursi, selain itu juga sejumlah ruangan di Fakultas Hukum, juga ikut di palang menggunakan kursi dan meja, akibatnya aktiftas menjadi lumpuh.

Masa aksi dalam menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya memintah kepada Rektor segera keluarkan, surat keputusan (SK) pemberhentian dekan Fakultas Hukum tanpa syarat, serta Rektor segera menetapkan Pejabat Dekan Fakultas Hukum.

“Sangatlah selaras dengan mekanisme sistem pendidikan nasional, akan tetapi amanah statuta ini tidak berbanding lurus dengan praktek penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Birokrasi Fakultas Hukum UMMU yang dipimpin oleh Rahim Yasin selaku dekan,” kata Korlap Muhlis Buamona.

Muhlis Buamona mengatakan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) merupakan suatu badan hukum yang bergerak pada bidang pendidikan, maka sudah menjadi hal wajib untuk menjalankan mekanisme pendidikan yang demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

“Maka dari itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi maka diatur secara eksplisit dalam Statuta perguruan tinggi universitas Muhammadiyah Maluku Utara(UMMU), pasal 77 ayat (2) bahwa, Pengelolaan dan penyelenggaraan UMMU berdasarkan prinsip demokratis, transparan, berkeadilan, dan akuntabel,” ujar ulis.

Menurutnya, Rahim Yasin telah diduga melakukan pelanggaran terhadap hak mahasiswa dengan tidak menandatangani SK Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM-FH) selama 4 bulan, padahal sudah dilakukan upaya audiens sebanyak dua kali dan dilanjutkan dengan upaya komunikasi melalui WhatsApp tapi hasilnya juga nihil.

“Sehingga tindakan tersebut melanggar statuta UMMU yang lebih khususnya disebutkan dalam pasal 100 tentang Hak Mahasiswa, ayat (1) huruf e bahwa, Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa selama memenuhi persyaratan,” tuturnya.

Dia menyampaiakan, peranan atau fungsi dari BEM-FH, sangat penting untuk mahasiswa dalam menjaga prinsip demokrasi, dan berkeadilan sebagaimana dijamin dalam Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni pasal 41 tentang Hak dan Tanggung jawab, ayat (1) huruf a bahwa, Menyampaikan pendapat, usul dan dan saran kepada pimpinan Fakultas dan atau DPM FE.

“Disisi lain dalam penyediaan fasilitas belajar mengajar, sangat jauh dari harapan mahasiswa dikarenakan hanyalah tiga ruangan kelas yang disediakan oleh Birokrasi Fakultas hal ini tidak selaras dengan jumlah mahasiswa di Fakultas hukum,” ungkapnya.

Tak hanya itu pengadaan perpustakaan Fakultas dan perangkat-perangkat praktek peradilan semu yang sampai saat ini tidak dipenuhi oleh Birokrasi Fakultas sehingga dapat mengganggu efisiensi pembelajaran mahasiswa.

“Sedangkan beban (biaya SPP) per tahunnya dinaikkan, namun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mahasiswa, berdasarkan hasil advokasi dari BEM-FH, ternyata terdapat jadwal perkuliahan yang sering diacak-acak sehingga hal ini dapat mengganggu stabilitas proses perkuliahan,” katanya.

Selain itu, Rahim Yasim (dekan) dinilai sangat tidak layak menjadi seorang dekan karena beberapa kebijakan yang diambil oleh dekan tidak sesuai prosedur yang berlaku.

Misalnya pergantian SK Pembimbing dan penguji tanpa alasan yang jelas, hal tersebut diambil berdasarkan selera dekan, siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi pembimbing maupun penguji, jika mahasiswa menolak maka yang bersangkutan tidak akan mendapat persetujuan pengesahan dari dekan bahkan batal untuk ujian seminar.

“Berdasarkan masalah secara objektif yang telah diuraikan diatas, maka sudah seharusnya Rektor melakukan pertimbangan sehingga beliau dapat diberhentikan dan mengangkat PJ dekan baru yang memiliki integritas dan kepedulian yang serius dalam mengembangkan Fakultas Hukum,” jelas Muhlis.

Terpisah, Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Saiful Deni saat dihubungi menyampaikan, itu adalah masalah internal Fakultas Hukum, antara dekan dan mahasiswa sudah ada proses inisiatif oleh pihak Fakultas Hukum ke mahasiswa hanya saja para mahasiswa menolak.

“Saya sudah tanyakan ke dekan dan katanya, Pihak Fakultas sudah ajak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hanya saja, Mahasiswa yang tidak mau dan bagaimana mau menyelesaikan persoalan yang terjadi di internal Fakultas,” katanya. (Dickhy)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.