TERNATE, MALUTTODAY. com – Aliansi Masyarakat Obi (AMI), Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), kembali turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Balai Pelaksaanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Senin (13/9/2021).
Kodinator lapangan, Wahyu Aditya mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara tampaknya tidak serius membangun jalan lingkar Pulau Obi.
“Surat balasan KLHK RI ke Pemerintah Provinsi Malut dengan nomor: S, 457/ RKTL-REN/PPKN/PIOA/5/2021 tertanggal 31 Mei 2021 sebagaimana tentang balasan surat gubernur Maluku Utara Nomor: 522.75/1034/G tanggal 25 Mei 2021 atas permohonan IPPKH terhitung tiga bulan terhitung mulai dari bulan Mei-September 2021, tetapi belum direspon oleh Pemprov,” katanya.
Wahyu menambahkan, dalam surat balas tersebut, KLHK meminta pemprov segera melengkapi seluruh dokumen/persyaratan IPPKH dan jalan lingkar obi atas permintaan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) yang terdiri dari peryataan teknis dan pernyataan komitmen.
“Pernyataan komitmen tersebut meminta pemprov persetujuan lingkungan dan dokumen lingkungan, fakta integritas dalam bentuk surat penyataan menyelesaikan tapal batas area IPPKH. Dan menyatakan bersedia mengganti investasi biaya pengelolaan pemanfaatan kepada pengelolah/pemegang Izin usaha pemanfaatan hasil hutan. Namun hingga mencapai batas akhir waktu yang diberikan sejak mei sampai september 2021 ini belum ada titik terang,” katanya.
Adapun tututan aliansi masyarakat lingkar atas persoalan tersebut:
- Meminta pemerintah Provinsi harus patuh terhadap aturan.
- Mendukung pihak balai tetap menjalankan pekerjaan jalan lingkar obi
- Mengalihkan status jalan lingkar Obi ke Kabupaten Halmahera Selatan jika Pemerintah Provinsi tidak sanggup melaksanakan.
- Boikot aktivitas pertambangan, jika jalan lingkar Obi gagal.
Sementara itu wartawan media ini masih berupaya pihak pemprov, hingga berita ini dipublis belum ada ketengan resmi. (Shl)
