Kejari Halut Tingkatkan Status Dugaan Korupsi Tembatan Perahu di Loloda Kepulauan

  • Whatsapp

HALUT, MALUTTODAY. com – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Utara resmi meningkatkan status kasus dugaan korupsi proyek tambatan perahu di Desa Dagasuli, Kecamatan Loloda Kepulauan, tahun anggaran 2016 senilai Rp 1,2 miliar lebih, ke penyidikan.

Kasi Pidsus Kejari Halmahera Utara, Eka Yakub Hayer baru menjabat kurang lebih dua minggu sudah menunjukan sikap keseriusan mengusut dugaan korupsi di negeri Hibualamo itu.

Bahkan, dalam kasus tersebut penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 14 saksi, termasuk mantan Sekretaris Daerah (Sekda) dan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Halmahera Utara.

Kasus dugaan korupsi resmi ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan setelah dilakukan ekspos yang dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Halmahera Utara, Agus Wirawan Eko Saputro. Bahkan, dalam waktu dekat penyidik bakal menetapkan siapa saja yang menjadi tersangka.

Eka Yakub Hayer kepada wartawan mengatakan setelah dilakukan ekspos perkara, tim bersepakat kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan.

“Dalam ekspos Pak Kajari bersama tim bersepakat kasus tersebut naik ke penyidikan, dan dalam waktu dekat kami akan menentukan siapa yang paling bertanggung jawab dalam pelerjaan tersebut,” tegas Eka, Jumat (03/09).

Eka menambahkan, dalam kasus tersebut penyidik telah menemukan peristiwa pidana, dan ada indikasi kerugian negara dalam proyek yang dikerjakan.

“Kami sudah melakukan perhitungan kerugian negara, tetapi kami belum bisa sampaikan,” ucapnya.

Mantan Kasi Pidsus Kejari Halmahera Tengah ini bilang, dalam kasus ini awalnya Dinas Perhubungan mendapatkan anggaran Rp 1,2 miliar, dalam melakukan proses pelelangan dan dimenangkan oleh CV Sakral Contraktor, direkturnya dengan inisial JA tidak melaksanakan pekerjaan dan diserahkan kepada rekannya dengan inisial AF.

“AF ini ambil pekerjaan tetapi tidak ada surat kuasa dari JA, dalam pekerjaan tidak ada pelaksanaan pengawasan, dalam pelaksanaan pekerjaan, pekerjaanya hancur berantakan, sehingga ada masyarakat laporkan ke Kejari,” pungkasnya. (Shl)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *