Rakor Sinergi Dilkumjakpol untuk Menyamakan Persepsi Bersama APH

TERNATE, MALUTTODAY.com – Divisi Pemasyarakatan (Divisi Pas) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku
Utara membangun komunikasi melalui rapat koordinasi, sinergitas bersama antar instansi penegak hukum di daerah, Selasa (15/6/2021).

Rakor tersebut, dihadiri lembaga penegak hukum, yakni Forum Pengadilan, Kemenkum HAM, Kejaksaan dan Polisi (Dilkumjakpol) tahun 2021.

Bacaan Lainnya

Dalam rakor tersebut dengan tema ‘Membangun Sinergitas Aparatur Penegak Hukum Yang Transparan Bersih dan Berkeadilan di Maluku Utara,” Kemenkumham Maluku Utara, juga melibatkan seluruh kepada Unit Pelaksana Tugas (UPT) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Maluku Utara.

Kakanwil Kemenkumham Maluku Utara M. Adnan kepada kepada wartawan mengatakan dengan adanya rakor Dilkumjakpol seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) lebih bersinergi untuk menyamakan persepsi.

“Kita bisa menyamakan persepsi penegakan hukum, memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat,” ucap Adnan didampingi Kadiv Pas, Kemenkumham Maluku Utara, Teguh Wibowo.

Adnan menambahkan, dalam pelaksanaan rakor ada beberapa poin yang dibahas, salah satunya permasalahan Covid-9, ada kebijakan dari Kementrian RI tentang pemberian asimilasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau Narapidana.

“Ada beberapa kebijakan dari pusat, sehingga kami harus mengsosialisasikan kepada APH, terutama dalam hal kebijakan pemberian asimilasi dalam masa pandemi,” katanya.

Adnam bilang, tak hanya asimilasi, tetapi tahanan-tahanan yang masi proses penyelidikan dan penyidikan pihaknya belum bisa menerima untuk di Lapas dan Rutan.

“Biasanya tahanan yang masih dalam proses oleh Kepolisian dan Kejaksaan, biasanya langsung dititipkan ke Rutan dan Lapas, namun saat pandemi ada kebijakan, untuk tahanan ditahan di Rutan APH, kami bisa menerima setelah kasusnya sudah bergulir ke sidang pengadilan,” jelasnya.

Dalam forum Rakor ini, pihaknya menyamakan persepsi dengan APH, sehingga tidak terjadinya kesalapahaman, diantara APH yang ada.

“Ini yang harus diberikan pemahaman untuk menyatukan persepsi, supaya tidak terjadi kesalapahaman di APH,” pungkasnya.

Kata dia, dalam sosialisasi ini tahanan yang masih dalam proses penyelidikan polisi sudah tidak bisa dititipkan ke Rutan dan Lapas namun jika sudah dalam persidangan dan tahanan menjadi tahanan pengadilan maka itu bisa dibolehkan untuk dititipkan ke Rutan maupun Lapas.

“Kita akan menerima tahanan jika kasusnya sudah bergulir ke pengadilan dan itu bisa di titipkan ke Rutan dan Lapas,” ucapnya.

Jadi menurut Adnan, setelah rapat ini nanti kedepan dalam proses penyelidikan baik kepolisian maupun kejaksaan ada penahanan tehanan bisa ditahan karena sudah tidak bisa dititipkan ke Rutan dan Lapas terkecuali tahanan tersebut sudah menjadi tahanan pengadilan baru bisa dititipkan ke Rutan dan Lapas.

“Oleh karena itu tadi kita sudah melakukan pembahasan dan sosialisasi secara bersama agar tidak ada kesalahpahaman antara penegak hukum yang ada atas permasalahan ini,” pungkasnya. (Shl)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *