Terbitkan Sprindik Baru, Kejari Halut Buru Pelaku Dugaan Korupsi Panwaslu

HALUT, MALUTTODAY.com – Setelah dikalahkan tiga tersangka melalui prapreadilan di Pengadilan Negeri Tobelo Halmahera Utara, Kejaksaan Negeri (Kejari) menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) baru dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) tahun anggaran 2015 dan 2016.

Sprindik yang diterbitkan kembali tertanggal 18 Mei 2021, sebagai tindak lanjut atas putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tob pada tanggal 26 April 2021, yang membatalkan surat perintah penyidikan sebelumnya Nomor Print-01/ S.2.12/ Fd.1/ 09/ 2018 tanggal 26 September 2018 terkait

Bacaan Lainnya

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan melakukan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi di Halmahera Utara.

Proses hukum yang dilakukan Kejari Halmahera Utara sejak 2018 sampai 2021 yang lalu. Tim Penyidik telah memperoleh adanya dugaan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara diatas satu miliar.

Penyidik Kejari Halmahera Utara juga berhasil menetapkan tiga orang tersangka, pada saat itu mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 9 April 2021, dengan objek Praperadilan terkait penetapan tersangka.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Halmahera Utara, Agus Wirawan Eko Saputro, kepada wartawan mengatakan pihaknya telah menerbitkan Srindik kembali dengan Nomor Print – 01/Q.2.12/Fd.1/05/2021 dan SPDP dengan Nomor B- 575/Q.2.12/Fd.1/05/2021 yang sudah dikirim dan ditembuskan kepada pihak-pihak terkait.

“Sprindik baru sudah saya buat dan sudah dikirimkan ke pihak-pihak terkait, selanjutnya akan kami lakukan pemanggilan saksi-saksi kembali dan pengumpulan alat alat bukti kembali,” tegas Agus. Kamis (20/05).

Agus menambahkan, kerugian negara sudah jelas ada dan dirinya memastikan harus ada yang bertanggung jawab.

“Semoga proses penyidikan berjalan dengan cepat dan lancar, kami tidak segan- segan menindak tegas siapapun yang mempersulit atau menghalang-halangi proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah ini,” tegasnya lagi.

Agus bilang, mengenai putusan praperadilan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tobelo, selaku penyidik sebenarnya pihaknya merasa tidak puas namun karena hukum acaranya tidak memberikan celah untuk melakukan upaya hukum.

“Sebagai penegak hukum kami menghormati dan menjalankan putusan tersebut. Oleh karena itu jalan yang bisa ditempuh adalah dengan menerbitkan Sprindik baru,” pungkasnya. (Shl)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.