Tagih Janji Bantuan Gempa, Puluhan Warga Gruduk Kantor DPRD Halsel

  • Whatsapp
DPRD Kabupaten Halmahera Selatan saat hearing dengan warga terdampak gempa. (foto: gs/Maluttoday)

HALSEL, MALUTTODAY.com – Puluhan warga terdampak gempa bumi dari sejumlah desa di Kabupaten Halmahera Selatan (Halel) mengruduk kantor DPRD Halsel, Senin (05/04/2021).

Puluhan warga wilayah Gane dan Kepulauan Joronga datang dengan berjalan kaki dan sebagian lagi menumpang mobil pick up lengkap dengan sound system.

Bacaan Lainnya

Mereka berorasi di depan kantor itu, menuntut kejelasan bantuan dari pemerintah pusat melalui BPBD Kabupaten Halsel yang belum juga diterima. Padahal, warga wilayah Gane dan Kepulauan Joronga ini merupakan terdampak gempa bumi magnitudo 7,2 pada dua tahun lalu.

Sebagian besar warga, sejak 2019 hingga saat ini masih menempati tenda darurat, akibat rumah mereka rusak berat.

Dalam orasinya, warga mengaku selama selang waktu dua tahun hanya dijanjikan bantuan oleh BPBD Halsel, namun tidak juga terealisasi. Sementara itu, warga menilai anggota DPRD Halsel bersikap acuh terhadap persoalan ini.

Ironisnya, 6 orang anggota DPRD Halsel diketahui berasal dari daerah pemilihan (Dapil) wilayah Gane. Namun dianggap tidak mampu memperjuangkan hak-hak warga wilayah Gane dan Joronga yang terdampak gempa.

Dimana, uang bantuan dari pemerintah pusat yang ditransfer ke masing-masing rekening warga terdampak senilai Rp 50 juta dipotong sebesar Rp 15 juta. Kemudian rekening warga diblokir oleh BRI KCP Labuha secara sepihak.

Selain itu, warga mengaku bantuan rumah yang dijanjikan belum juga diterima warga. Bahkan, rumah hunian tetap (Huntap) yang telah telah dibangun ukuran 6×6 meter dinilai tidak layak untuk dihuni.

Kurang lebih satu jam berdemonstrasi di depan kantor itu, puluhan warga ini kemudian diterima hearing oleh Komisi III DPRD Halsel.

Dalam hearing itu, sekretaris Komisi III, Ruslan Muchdar mengatakan pihaknya sudah mengetahui permasalah ini. Pihaknya juga telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak BRI KCP Labuha.

Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Selatan saat hearing dengan warga. (foto: gs/Maluttoday)

Kata politisi Gerindra ini, pengakuan BRI KCP Labuha dalam RDP bahwa pemotongan uang bantuan dan pemblokiran rekening milik warga atas permintaan dari BPBD Halsel sesuai petunjuk tenis (Juknis) dari BNPB.

Ruslan juga mengaku, pihaknya telah menyurat ke BPBD Halsel, untuk hadir dalam RDP. Sehingga dapat menjelaskan persoalan ini, namun belum ditanggapi .

“Karena Corona kita (DPRD) belum bisa ke pusat. Kita juga minta data dari dinas (BPBD Halsel) hanya belum ditanggapi. Jadi mohon kerjasamanya untuk kita selesaikan masalah ini,” kata Ruslan.

Sofyan Tausikal, salah satu perwakilan warga dalam hearing itu menanyakan bentuk bantuan dari pemerintah pusat untuk warga terdampak gempa yang rumah rusak berat, berupa Huntap atau uang tunai.

Lanjut Sofyan, sebab warga sempat bingung informasi dari BPBD Halsel. Sekali waktu mengatakan bentuk bantuan dalam bentuk uang tunai kemudian berubah lagi bantuan dalam bentuk rumah.

“Apakah (bantuan) dalam bentuk rumah atau uang. Kalau rumah kenapa ditransfer ke rekening. Beda dengan di Seram dalam bentuk uang. Kalaupun sumber dananya dari BNPB harusnya uang. Kemudian bantuan ini tidak boleh dikerjakan pihak ketiga (kontraktor). Sebab kalau dikerjakan kontraktor akan ada perhitungan untung rugi,” kata Sofyan dihadapan anggota Komisi III DPRD Halsel.

Sofyan juga mengaku, dia salah satunya warga terdampak gempa yang berhasil mencairkan uang bantuan sebelum rekening warga diblokir BRI KCP Labuha. Kemudian dia dipaksa untuk mengembalikan uang tersebut dan diancam akan dipolisikan oleh BPBD Halsel. Sementara uang yang dia cairkan telah habis terpakai untuk membangun rumah.

“Pendapat saya, mungkin BPBD Halsel takut warga menerima uang kemudian tidak pergunakan untuk membangun rumah, tapi dipakai beli Hp atau mesin ketinting. Tapi mana mungkin dipengungsian saja susah, sementara rumah rusak berat tidak bisa ditempati. Saya juga ditelepon dan dipaksa oleh pegawai BPBD untuk kembalikan uang, jika tidak akan dilaporkan ke polisi. Saya ada bukti. Dia (pegawai BPBD Halsel) tidak tahu padahal pembicaraan itu saya rekam,” akunya.

Dalam hearing yang cukup alot itu, warga menyepakati menolak bantuan dalam bentuk Huntap dan lebih memilih diuangkan saja.

Hal ini kemudian, mendapat tanggapan anggota Komisi III DPRD Halsel Bunyamin Hi. Daud jika hal ini tidak semudah itu untuk dilakukan. Sebab, bantuan ini dari pemerintah pusat dalam hal ini BNPB bersumber dari APBN. Sehingga hal itu secara teknis bukan lagi ranah DPRD Halsel.

“Ini (bantuan diuangkan) keluar dari Juknis. Karena penyaluran bantuan dari pusat ada juknis. Tidak semudah itu, prosesnya panjang. Kalau dipaksakan bisa-bisa masuk penjara,” cetus politisi PDI-P ini.

Anggota DPRD Halsel dua periode ini juga berjanji akan mengkonfirmasi langsung ke BNPB agar persoalan bantuan warga terdampak gempa ini tidak berlarut-larut.

“Nanti torang (kami) ke Jakarta sampaikan ke BNPB. Karena dua tahun itu waktu yang tidak sedikit,” ujarnya.

Warga kemudian membubarkan diri dengan tertib dan menyepakati menolak bantuan Huntap. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *