Jaksa Diminta Seriusi Berkas Tahap I Kasus Pemalsuan Dokumen Melibatkan Oknum Advokat

TERNATE, MALUTTODAY.com – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara, mempersiapkan gelar perkara kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan oknum advokat dan oknum napi di Lapas Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Ternate untuk memenuhi petunjuk jaksa.

Informasi yang dihimpun media ini, dalam kasus tersebut telah ditetapkan sebanyak 4 tersangka, masing-masing dengan inisial AAR kini sedang mendekam di LPP Ternate, DMS yang merupakan oknum advokat.

Bacaan Lainnya

AH merupakan suami ARR sedangkan dan CDPH adalah anak dari ARR. Mereka diketahui dilaporkan oleh Fitrah Abdul Majid.

Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Adip Rojikan membenarkan ada 4 tersangka yang ditetapkan dan saat ini penyidik masih memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU)

“O iya , betul berkas sudah tahap 1 tapi setelah diterima JPU ada petunjuk jaksa yang harus dipenuhi penyidik,” jelas Adip.

Kasi Penkum Kejati Maluku Utara Richard Sinaga kepada wartawan mengatakan berkas tahap I kasus pemalsuan dokumen yang ditangani Ditreskrimum Polda Maluku Utara telah dikembalikan untuk dilengkapi.

“Berkas tersebut telah dikembalikan ke Polda untuk dilengkapi,” jelasnya.

Terpisah, Fitrah Abdul Majid melalui kuasa hukumnya mengatakan Romy Djafaar mengatakan hingga saat ini kasus terbut pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara masih mengembalikan barkas tahap I kepada pihak Kepolisian.

“Kalau dilihat kasus ini sudah jelas, cuman pihak kejaksaan masih melakukan pengembalian berkas tahap I untuk dilengkap permintaan-permintaan yang agak sulit,” akunya, Kamis (01/04/2021)

Romy menambahkan, pengembalian berkas permata soal melengkapi surat hibah yang asli, saksi yang melihat dan masalah kerugian.

“Kalau hibah yang asli sudah dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian tapi tidak dapat, kalau saksi yang melihat sudah ada pengakuan dari tersangka, kalau masalah kerugian jika dilakukan tindakan seperti itu (pemalsuan dokumen) pelapor yang dirugikan,” katanya.

Romy bilang, pihak Kejati Maluku Utara seharusnya menseriusi kasus tersebut sehingga dapat menjadi pembelajaran terhadap penegak hukum khususnya pengacara.

“Kejati harus tegas dalam kasus ini, sehingga menjadi pembelajaran bagi advokat, sehingga oknum-oknum aadvokat tidak lagi melakukan tindakan-tindakan kejahatan,” pungkasnya. (Shl)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *