TERNATE, MALUTTODAY.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maluku Utara (Malut), meminta kepada Kepolisian Daerah (Polda), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) dan Pengadilan Negeri (PN) Ternate, menggambil langkah cepat dalam dugaan kasus yang melibatkan oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut Amin Drakel.
Amin Drakel saat ini menyandang status tersangka karena diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah melalui Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dilaporkan Hi Fayakun.
Ketua DPD PDIP Malut Muhammad Sinen kepada wartawan mengatakan pihaknya meminta untuk penegak hukum untuk mengambil langka cepat dalam kasus tersebut, sehingga tidak bias di masyarakat.
“Kami minta kepada Polda, Kejati dan pengadilan harus mengambil langkah cepat, sehingga ada kepastian hukum terhadap kasus yang melibatkan oknum kader partai,” kata Ketua DPD PDIP Malut Muhammad Sinen kepda awak media di depan Kantor BNNP Malut, Senin (07/09/2020).
Ayah Erik sapaan akrab Muhammad Sinen menambahkan, Partai PDIP merupakan partai yang taat hukum. Bagi kader PDIP yang melanggar hukum dan ada keputusan tetap dari pengadilan, pihaknya akan melakukan pergantian antar-waktu (PAW) demi menjaga citra partai.
“Saya selaku Ketua DPD PDIP tidak mau nama partai tercoreng, karena oknum-oknum kader partai yang melanggar hukum. Jangankan kader partai, saya saja kalau terbukti bersalah, saya akan undurkan diri,” papar Ayah Erik.
Disentil soal setiap kali penyidik Direktorat Reserse Kriminal khusus (Ditreskrimsus) Polda Malut layangkan surat panggilan, Amin Drakel tidak kooperatif, Ayah Erik bilang penyidik harus mengambil tindakan tegas.
“Kalau tidak taat, PDIP persilahkan menggambil langkah tegas, karena itu sengaja memperlambat, seharusnya dia (Amin Drakel) sebagai anggota DPRD, dia tidak bisa seperti itu. Dia (Amin Drakel) harus mendukung, biar prosesnya cepat selesai. Kalau diperlambat nama partai akan terbawa bawa terus,” cetusnya. (Shl)
