Kanwil Kemenkumham Malut Terima 14 Produk Hukum Sepanjang 2020

TERNATE, MALUTTODAY.com – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Malut) telah menerima 14 produk hukum atau peraturan daerah (Perda) dari beberapa kabupaten/kota di Maluku Utara sepanjang tahun 2020.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Yankum) dan HAM Malut, Harniati kepada wartawan mengatakan, daerah-daerah kini telah mengajukan produk hukum ke Kemenkumham Malut itu diantaranya Kota Tidore Kepulauan 3 Raperda, Kota Ternate 1 Perwali, Halmahera Barat 1 Raperda, 1 Pergub, Halmahera Tengah 5 Raperda, Kepulauan Sula 3 Naskah Akademik (NA).

Bacaan Lainnya

“Sebelumnya, produk hukum di kabupaten/kota itu dibuat tidak dilakukan harmonisasi melalui Kemenkumham. Namun berdasarkan UU nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa semua produk hukum daerah wajib melalui Kanwil Kemenkumham untuk dilakukan harmonisasi,” kata Harniati di ruang kerjanya, Rabu (26/08/2020).

Harniati menambahkan, beberapa kabupaten/kota juga ditemukan belum memiliki tenaga perancang produk hukum. Sedangkan beberapa kabupaten/kota lagi yang memiliki tenaga perancang berkompeten karena bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kemenkumham.

“Sehingga ada kami temukan bahwa produk hukum daerah itu jauh dari nilai dan norma ilmu pengetahuan,” bebernya.

Harniati mengajak kepada semua pihak di kabupaten/kota di Malut agar bersama-sama membenahi produk hukum daerah kedepan.

“Karena UU baru ini bahwa semua produk hukum daerah harus melalui perancangnya. Tenaga perancang ini ada kategorinya, perancang pemula, muda dan madya. Ini harus dibina,” ujarnya. (Shl)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *