Sidak ke RSUD dr Chasan Boesoirie, Ketua DPRD Malut Naik Pitam Karena tak Temukan Petugas di Jam Kerja

  • Whatsapp


TERNATE, MALUTTODAY.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud naik pitam saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit rujukan covid-19 RSUD dr Chasan Boesoirie Ternate karena tidak menemukan seorang pun petugas ketika masih jam kerja, Rabu (15/7/2020).

Sidak dilakukan sekitar pukul 8.30 Wit, Kuntu tidak menemukan petugas atau kordinator di dalam penanangan covid-19 di RSUD. Dalam inspeksi ini guna melihat progres penanganan covid-19 di rumah sakit tersebut.

Bacaan Lainnya

Dalam amatan Maluttoday, politisi PDI Perjuangan ini melihat beberapa ruangan, diantaranya ruang IGD untuk mencari lokasi tempat laboratorium, dimana mesin PCR itu diinapkan.

Kemudian, mengunjungi laboratorium RSUD dan ruang perkantoran untuk memastikan bantuan PCR oleh pemerintah pusat sudah berjalan atau belum. Namun kunjungan tersebut tidak menemukan satu pun petugas dalam ruang itu, selain para petinggi RSUD pun tidak berada di tempat.

Di ruang IGD RSUD menemui sejumlah petugas medis, namun tidak satu pun yang mengetahui soal mesin PCR.

“Ngoni tara tau, turus dokter sapa lagi, semua dokter ngoni tara tau. (Kalian tidak tahu, terus dokter siapa lagi, semua dokter kalian tidak tahu),” ucap Kuntu kepada salah satu petugas medis.

Ia juga mengatakan selama menjalani karantina mandiri tidak mendapatakan pelayanan medis dari gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Provinsi Maluku Utara. Padahal, menurutnya anggaran Rp 163 miliar yang ditandanganinya termasuk dengan obat-obatan.

“Selama ini tidak ada obat, setengah bungkus me tara ada. Dia pe pambungkus me trda, padahal saya divonis dari rumah sakit ini. Luar biasa, obat begitu saya tandatangani begitu banyak Rp 163 miliar lebih untuk apa,” ujar Kuntu dengan nada kesal. (dickhy)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar

  1. Uang negara diamanahkan u kesejahteraan rakyat entah kmn..
    Wakil rakyat harus lebih sering mengontrol implementasi d lapangan sprti ini.