TERNATE, MALUTTODAY.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara, mendatangi Polda Maluku Utara, Rabu (8/7/2020) untuk bertemu kapolda. Pertemuan silaturahami, ini sekaligus membahas teknis pelaksanaan pengamanan Pilkada di 8 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2020.
Ketua Bawaslu Maluku Utara, Muksin Amrin didampingi 4 komisioner, yakni Aslan Hasan, Ikbal Ali, Hj Masita Nawawi Gani dan Fahrul Abdul Muid. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Kapolda Maluku utara, Irjen Pol Rikwanto beserta jajaran petinggi Polda di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan itu, selain membahas kesiapan pengamanan Pilkada di 8 kabupaten dan kota, Muksin berharap Polda Maluku Utara dan jajaran fokus pengamanan pelaksanaan pemutahiran data pemilih (coklit) di wilayah 6 desa.
“Bawaslu berharap dukungan Polri untuk pengamanan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pemilihan (PPD) kepala daerah 2020, di 6 desa agar dapat berjalan lancar tanpa gangguan keamanan,” kata Muksin Amrin.
Lanjutnya, pelaksanaan PDP akan dilaksanakan coklit 15 Juli sampai 13 Agustus 2020 untuk memutakhirkan data pemilih dalam Pilkada 2020, begitu juga jajaran Bawaslu akan mengawasinya.
“Di 6 desa ada terdapat warga ber-KTP Kabupaten Halmahera Barat, ada juga ber-KTP Kabupaten Halmahera Utara. Inilah kemudian dikhawatirkan jangan sampai ada yang tidak menerima itu,” ujar Muksin.
Selain itu, dibahas juga penempatan keamanan di TPS serta pengamanan terhadap penyelenggara setelah penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di 8 kabupaten dan kota.
Sementara itu Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Rikhwanto berharap Bawaslu agar memaksimalkan pengawasan semua tahapan Pilkada, sehingga tidak terjadi kecurangan yang nantinya dapat merugikan satu pihak atau pihak lainnya.
“Saya berharap Bawaslu memaksimalkan pengawasan seluruh tahapan pilkada untuk menghindari terjadinya kecurangan,” tutur kapolda Irjen Pol Rikwanto.
Rikwanto juga menyampaikan, Polri telah menyiapkan strategi pengamanan seluruh tahapan pilkada serta dukungan keamanan kepada penyelenggara.
“Terkait 6 desa, Kapolda langsung meminta Dirintelkam untuk segera menganalisis kemungkinan gangguan keamanan atau konflik di wilayah tersebut,” tandasnya. (dickhy)
