JAILOLO, MALUTTODAY.com – Lembaga Penyelenggara Pemilu baik KPUD dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat kembali memgusulkan penambahan anggaran Pilkada serentak ditengah dampak covid-19.
KPUD misalnya, dari total anggaran senilai Rp 30,5 miliar yang telah disepakati melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kembali mengusulakn penambahan anggaran sebesar Rp 4,6 milliar. Sedangkan Bawaslu dari sebelumnya berkisar 9 milliar, diusulkan penambahan sebanyak 900 juta lebih.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Halmahera Barat, Syahril Abdul Radjak yang dikonfermasi wartawan, Selasa (23/6/2020) membenarkan adanya usulan penambahan anggaran kedua lembaga penyelenggara.
Menurutnya, dari usulan penambahan anggaran tersebut, tentunya bakal dikaji kembali oleh Pemkab, dengan melihat aitem kegiatan mana yang dipending akibat dampak COVID-19 sehingga bisa ditaktisi.
“Jadi soal ini juga sudah dibahas beberapa hari kemarin. Dan, prinsipnya tidak ada penmabhana melslui APBD. Sebagai gantinya, kita akan usulkan ke Kementrian Keuangan melalui Kemendagri agar penambahan pembiayaan Pilkada ini bisa dianggarkan melalui APBN. Dan saa ini kita juga masih menunggu informasi resmi dari pusat,” terang Sekkab.
Sedangkan usulan anggaran untuk pembiayaan APD bagi lembaga penyelenggara juga telah ditindaklanjuti melalui Kemendagri untuk disampaikan ke Kementrian Kesehatanguna pengadaan APD.
Syahril juga memastikan permintaan KPUD untuk penempatan tenaga medis disetiap TPS oleh Pemkab juga bakal diupayakan dengan penempatan tenaga medis disetiap TPS. Dimana, jika dinilai kurang bisa juga ditaktisi dengan menempatkan tenaga relawan kesehatan tingkat desa yang secara resmi sudah dibentuk. (ssd)
