Ratusan Kades dan BPD Kepung Kantor Bupati Halbar

  • Whatsapp

JAILOLO, MALUTTODAY.com –  Ratusan Kepala Desa (Kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Halmahera Barat menggelar aksi unjuk rasa. Karena, Pemkab tidak realisasikan operasional Pemdes, Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan, serta mempersulit proses pencairan baik Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Dana Covid-19, yang berlangsung di halaman kantor Bupati, Selasa (2/6/2020), sekitar pukul 09.30 WIT.

Massa aksi melakukan protes diwarnai dengan ini saling dorong dan membakar ban. Walaupun begitu, tindakan tersebut langsung dihalau oleh aparat keamanan.

“Aksi yang dilakukan ini adalah bentuk kekecewaan kami atas sikap Pemkab dengan keterlambatan pembayaran Siltap dan tunjangan yang berfariasi mulai dari 2 sampai 5 bulan yang mencapai Rp 12 miliar, serta BLT-DD yang belum masuk ke rekening Desa,” ungkap Ketua Apdesi Halbar, Rustam Fabanyo dalam orasinya.

Lanjut Rustam, tindakan Pemkab telah menjalimi hak Pemdes, yang mana sudah berulang kali telah dilakukan komunikasi dan koordinasi secara persuasive tetapi hanya diberikan janji, sehingga kelalaian ini adalah gagalnya Bupati dan wakil Bupati. Dengan demikian, harus bertanggungjawab dengan masalah ini.  

“Tidak ada lagi diskusi tapi kepastian pembayaran hak, kami akan tunggu mulai besok (Rabu) semuanya sudah ada di rekening Desa,” teriak Rustam.

Pemdes di wilayah Kabupaten Halmahera Barat bekerja dengan menahan lapar, walaupun Pemdes terus di caci maki oleh warga di Desa. Padahal ini adalah kegagalan Pemkab Halbar dalam pelayanan.

“Padahal selama ini, kami berjuang untuk menjawab keresahan warga atas BLT-DD. Dan, hari ini kami sudah tidak mampu dengan kebohongan sehingga langka aksi ini kami lakukan. Untuk itu, jika tidak direalisasikan atas hak-hak yang menjadi tuntutan kami hari ini, maka pihaknya bersikap lebih tegas dengan melaporkan Pemkab ke pihak Kepolisian,” kecamnya.

Sementara Sekretaris Apdesi Halbar, Yoram Uang dalam orasinya mengakatan, masalah ini sengaja diabaikan oleh Pemkab Halbar atas hak-hak Pemdes dan belum tersalurnya anggaran BLT-DD dan Anggaran Covid-19.
“Kami minta sekarang tidak ada lagi diskusi, tapi harus eksekusi,” ungkapnya.

Hal serupa juga disampaikan Hikayat Arahman mengatakan, kehadiran Pemdes di kantor Bupati adalah representasi dari masyarakat. Maka tuntutan ini segera diakomudir karena Bupati Danny Missy telah mengorbankan Pemdes.
“Kami menilai pak Bupati Danny tidak punya itikad baik,” cecarnya.

Dari tuntutan massa aksi diantaranya. pertama, meminta Bupati Danny Missy untuk membayar gaji (Siltap dan tunjangan) Pemdes dan BPD sampai bulan Juni. Serta menolak pemotongan ADD tahun 2020 dan segera mengsahkan perubahan anggaran mendahului APBD Perubahan dalam waktu singkat. Kedua, meminta DPMPD untuk tidak mengulur pencairan Dana Desa dan mempercepat pencairan DD untuk pembiayaan BLT-DD di tiap Desa pada masyarakat terdampak ekonomi Pendemi Covid-19. Ketiga, meminta kepada Bupati Danny Missy untuk mencairkan operasional Triwulan IV tahun 2019 dan triwulan I dan II tahun 2020 tanpa persyaratan pajak PBB yang bukan menjadi kewenangan Pemdes tetapi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Keempat, meminta kepada Bupati untuk transparan terkait anggaran Covid-19 dengan penggunaannya dalam bentuk RAK kepada public 1X24 jam. Kelima, meminta kepada Bupati untuk menyalurkan APD yang telah dibelanjakan oleh Bupati Danny di Jakarta kepada 174 Desa dalam waktu 2 hari terhitung sejak hari ini. Keenam, meminta kepada Pemda untuk menyalurkan bantuan Sembako dan BLT Pemda secepatnya melalui anggaran Covid-19 dari sumber anggaran Covid-19 senilai 53 miliar kepada seluruh Desa terhitung sejak hari ini. Ketuju, meminta kepada Bupati selaku ketua tim Gugus tugas Kabupaten untuk memperhatikan gugus tugas tingkat Desa yang selama ini tidak diperhatikan Selama kurang lebih 3 bulan  sejak pendemik. Kedelapan, apabila Bupati Halbar Danny Missy tidak mampu menyelesaikan tuntutan ini selama 3 hari sejak hari ini, kami meminta lebih baik mundur sebagai Bupati Halmahera Barat. Karena, tidak lagi mampu menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi dan tidak mampu menjadi nahkoda di Negeri Jiko Makulano. (ssd)     

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *