JAILOLO, MALUTTODAY.com – Penanganan penyakit coronavirus (Covid-19) oleh tim Satgus Halmahera Barat (Halbar) dinas masih jauh dari harapan. Kerena, ketidakjelasan status daerah, penyedian tempat isolasi dan sistem komunikasi covid-19 yang tumpang tindih.
“Penanganan Covid-19 oleh Satgus rasanya masih jauh dari yang diharapkan,” kata Mahasiswa Coass Kedokteran Universitas Trisakti, Ririn Setiawati, dalam rilisnya yang disampaikan ke redaksi Maluttoday, Selasa (21/4/2020).
Untuk itu, Lanjut Ririn, mulai dari ketidakjelasan status daerah yang menjadi rujukan dalam bekerja. Dengan begitu, butuh program dan tidak sembarangan. Karena, perlu dipakai penanganan atau pencegahan?. Sebab, kedua terminologi tersebut berbeda dan memiliki konsekuensi secara praktikal di lapangan.
Sedangkan penyedian tempat isolasi terpaksa oleh Pemda, Ririn mengatakan hal ini wajib hukumnya dilakukan, agar semua orang yang datang dari daerah terdampak dapat disaat dan diarahkan langsung ke tempat tersebut. Sebab, karantina di rumah secara mandiri yang selama ini diterapkan, diragukan sistem pengawasannya.
“Lemahnya pengawasan dan tingkat kesadaran orang-orang yang datang dari daerah terdampak, akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapanpun,” ungkapnya.
Selain itu, termasuk sistem komunikasi Covid-19 yang tumpang tindih, maka publik membutuhkan informasi yang akurat dan terpercaya. Itu bisa terwujud, jika adanya pengelolaan informasi dari orang yang memiliki otoritas keilmuan tentang kesehatan, seperti dokter.
Sebab, selama ini yang berlaku, Kadinkes maupun Kadiskominfo dalam menjelaskan informasi ke publik, terlihat tidak memahami pedoman/protokol kesehatan dan akibatnya masyarakat dibuat bingung. Semisal, kegagapan dalam menjelaskan status ODP, OTG, PDP ataupun instrumen Rapid-Test dan Swab. serta yang paling teras yakni perbedaan angka-angka maupun status seseorang dalam data yang dirilis antara Satgus Kabupaten dengan Satgus Provinsi,” ketusnya.
Ririn juga mengatakan, Ketua Satgus/Bupati jadi contoh buruk dalam model penanganan Covid-19 di Halbar. Belum hilang dari ingatan, saat Bupati akhir Maret kemarin yang tiba di Jailolo, tidak mengikuti protokol Kemenkes, ditambah ketidakjelasan statusnya apakah OTG ataukah ODP. Namun melalui Kadinkes dan Kadiskominfo memastikan bahwa Bupati berstatus OTG. Jika mengikuti jalan pikir Satgus, maka konsekuensinya jelas, Bupati sekarang berstatus OTG. Mirisnya lagi, tadi malam diberitakan, Bupati secara bebas keluar rumah mengikuti pemakaman salah satu warga yang berstatus ODP di desa Gamtala, padahal masih dalam masa karantina mandiri.
Hal senada juga disampaikan Presidium Jong Halmahera Barat, Sahrir Jamsin mengatakan, strategi tim satgus yang tak jelas. Padalnya, sampai saat ini, tim Satgus terlihat belum memiliki rencana strategis. Semisal pemetaan zona wilayah (desa) yang beresiko tertular dengan indikator yang terukur dan penyiapan skema dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Jika semuanya tidak disiapkan secara matang, maka kemungkinan lonjakan orang-orang yang terpapar, tinggal menunggu waktu,” tandasnya.
Lanjut Sahrir, Berdasarkan kondisi daerah dan ketidakseriusan pemda dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, maka pihaknya kini sedang menggodok rekomendasi bagi Pemda. Rekomendasi ini, tentu melalui kajian akademik yang ketat dan terukur, serta akan kami benturkan dengan pendapat-pendapat yang berbeda. Untuk itu, dalam waktu dekat jika telah selesai, kami akan menyurat ke pihak terkait, agar dapat mendiskusikan hal ini,” pungkasnya. (ssd)
