Pemkab Halbar Gelar F-PD dan Musrembang Via Video Telekonferensi

JAILOLO, MALUTTODAY.com – Ditengah situasi yang agag terbatas karena mewabahnya covid-19. Dengan begitu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menggelar Forum gabungan perngkat daerah dan musrembang Musrenbang RKPD Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021, yang dilaksanakan melalui video telekonfrensi, Rabu (15/4/2020), berjalan lancar.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari mulai Rabu hingga Kamis, bertemakan ‘penguatan pondasi keberlanjutan pondasi keberlanjutan pembangunan  ekonomi inflastruktur, dan sumber daya manusia yang berbudaya’.

Kepala BP3D Halbar, Soni Balatjai kepada Maluttoday, mengatakan acara pembukaan forum gabungan perangkat daerah (F-PD) dan Musrenbang RKPD Kabupaten Halmahera Barat, dilakukan pembatasan dengan jumlah peserta 9 orang. Sedangkan pimpinan SKPD dan Bupati Halbar Danny Missy, melalui video telekonfrensi. Hal itu dilakukan berdasarkan surat edaran Mendagri tertanggal 23 Maret dengan nomor 440/2552/sj perihal pelaksanaan RKPD Provinsi dan kabupaten/kota.

Lanjut Soni, untuk tahun 2021 yang memperkirahkan dampak social ekonomi. Karena pendemi covid-19 pada tahun ini akan mempengaruhi pendapatan daerah. Dengan begitu, dirinya berharap harus focus. Karena, kedepan belum ada pemberdayaan.

Dengan kondisi terbatas akibat pendemi virus corona yang melanda berbagai wilayah, Soni tetap berupaya dalam forum gabungan perangkat daerah (F-PD) maupun Musrenbang RKPD merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menjadi forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.

Sementara Bupati Halbar, Danny Missy, mengatakan, Forum Perangkat Daerah sendiri merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat. Dan, dunia usaha untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021. Sedangkan, Musrenbang RKPD dimaksudkan untuk menyempurnahkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten berdasarkan Rancangan Awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, serta berdasarkan hasil penelahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP Nasional dan program strategis nasional.

“Penyusunan Dokumen Renja PD dan RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 saya harapkan dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,

berkeadilan, dan berwawasan lingkungan,” ungkapnya.

Termasuk, lanjut Danny, dengan melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, serta tetap mengacu pada indikator target sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2021 dan indikator sasaran.

Program prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra masing-masing PD, menurutnya, sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah, serta prioritas dalam pembangunan lima tahun sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD kabupaten halmahera barat tahun 2016-2021.

“Maka pada kesempatan ini, saya minta kepada seluruh peserta, agar prioritas ini dapat diterjemahkan kedalam rencana program dimulai dari tingkat desa hingga ke kabupaten. Selain itu, agar dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2021, disamping melakukan sinkronisasi program dan kegiatan antar sektor, hal yang lebih penting adalah tetap menjaga kesinambungan program pembangunan antara Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Utara dan Prioritas Pembangunan Nasional,” cetusnya.

Danny berharap, dalam pelaksanaan forum diskusi nanti agar peserta dapat menyelaraskan program dan kegiatan PD Kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, mempertajam indikator serta target program dan kegiatan PD kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi PD, serta menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD kabupaten.

“Saya harap kepada seluruh peserta, agar dalam pembahasan program dan kegiatan tahun 2021, sedapat mungkin melakukan analisis yang mendalam terhadap pogram dan kegiatan yang direncanakan, terutama yang terkait dengan aspek kebutuhan masyarakat, ketepatan lokasi kegiatan, dan sasaran yang ingin dicapai,” pintanya. Dia menambahkan, perlu juga diperhatikan bahwa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, maka diharapkan dalam pelaksanaan Forum Gabungan ini tidak terjadi perdebatan terlalu yang panjang dan dapat dipersingkat pelaksanaannya,” pungkasnya. (ssd

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *