JAILOLO, MALUTTODAY.com – Puluhan warga Desa Bobane Dano, Kecamatan Jailolo Selatan menggelar aksi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmagera Barat (Halbar), menuntut Kepala Desa Bobane Dano, Seblum Babua, mundur dari jabatannya. Lantaran, dinilai kebijakannya tidak transparan dalam keuangan dan pembangunan di Desa.
Massa memprotes kebijakan Kades. Dengan begitu, mendesak DPRD segera lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), agar mempertangungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2019.
“Jadi dalam tuntutan kami, mendesak DPRD secepatnya mengagendakan RDP,” ungkap Korlap Aksi Yogi Trisno Ure, Senin (17/2/2020).
Persatuan Masyarakat Desa Bobane Dano (Foto; Ssd/Maluttoday)
Aksi ini juga, lanjut Yogi, meminta Bupati Halmahera Barat Danny Missy segera mengambil langka cepat memberhentikan Kades Bobane Dano, Seblum Babua dari jabatannya, juga termasuk anggaran ADD dan DD tahun 2020 tidak bole dicairkan selama Desa masih bermasalah.
“Jika tuntutan kami tidak dapat diindahkan, maka kami tidak segan-segan memboikot aktivitas Pemerintahan Desa Bobane Dano, Kecamatan Jailolo Selatan,” kecamnya.
Hal senada juga disampaikan Noval Sabale, dalam orasinya, mengatakan kini melihat persoalan yang dirasakan masyarakat Desa Bobane Dano Kecamatan Jailolo Selatan adalah system pemerintahan dinasti. Sebab, Wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan anak kandung Kades itu sendiri. Dengan begitu, fungsi BPD sebagai fungsi control dan mengawasi jalannya kinerja Kades.
Sementara Marton, adapula persoalan lainnya, dugaaan penyalagunaan Anggaran ADD dan DD yang dilakukan oleh Kades. Apabila masyarakat bertanya terkait anggaran pendapatan Desa, justru diancam oleh Pemdes. Selain itu, kedatangan Inspektorat untuk mengaudit Pemdes sampai saat ini belum ada titik kejelasan soal tindak lanjut kasus tersebut.
Menanggapi hal tersebut, massa aksi yang mengatasnamakan Persatuan Masyarakat Desa Bobane Dano melakukan hering bersama anggota komisi I DPRD Halbar, berlangsung di ruang Banggar lantai II Kantor DPRD Halbar. Dan, Dari hasil hasil hering tersebut, Komisi I DPRD Halbar pada pekan ini, akan menyurat ke DPMPD Halbar, pihak Inspektorat, Camat Jailolo Selatan dan Kades.
“Minggu ini, kami panggil instansi terkait agar dilakukan RDP, juga termasuk warga Desa Bobane Dano,” ungkap anggota Komisi I DPRD Halbar Joko Ahadi. (ssd)
