JAILOLO, MALUTTODAY.com – Puluhan warga Loloda Tengah (Loteng) kembali melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Halbar, Rabu (6/2/2020), menuntut Bupati Halmahera Barat Danny Missy, untuk segera direalisasikan janjinya.
Bupati Danny dinilai telah membohongi warga desa lingkar tambang. Karena, sebelumnya sudah ada kesepakatan Pemerinta Daerah (Pemda) Halmahera Barat, perusahaan tambang PT. Tri Usaha Baru (TUB) dan warga setempat, untuk membayar lahan mereka, tapi hingga kini belum direalisasikan.
“Kami kembali aksi ini, bertujuan menagi janji Pak Bupati Danny. Atas kesepakatan Pemda, PT TUB dan warga terkait pembayaran lahan warga, yang bersepakat bayar 1 Ha Rp 5 miliar bahkan sudah disetujui, tapi hingga kini belum juga direalisasi,” ungkap warga Loteng Jekson Karubung, saat menyampaikan orasinya.
Selain itu, lanjut Jekson, warga juga menagi janji Bupati atas pemakaran Kecamatan Loloda Tengah (Loteng) satu dua bulan kedepan segera diresmikan ibu kota kecamatan. Bila tidak akomudir tuntutan ini maka warga siap bergabung ke wilayah Kabupaten Halmahera Utara (Halut).
“Yang jelas, ada tiga tuntutan yang harus diakomudir oleh pak Bupati. Baik itu, lahan warga dibayar dan kecamatan Loteng diresmikan, serta tuntutan diabaikan maka kami siap bergabung dengan Halut,” tandasnya.
Senada disampaikan Ramses dalam orasinya, meminta Bupati Danny segera realisasilan janjinya. Sehingga tidak menjadi keresahan bagi warga desa lingkar tambang.
“Kami kecewa, karena pertemuan tidak menghasilkan solusi,” ujarnya.
Sebab, warga sudah jauh-jauh datang dari Loloda, hanya berharap tuntutan warga segera diproses. Dan, jika tidak diakomudir maka warga akan menolak Danny Missy berkampanye di Loloda.
Korlap aksi, Rifo Tabisi, dalam orasinya mengatakan, tutuan warga ini murni. Untuk itu, pihaknya kecewa dengan Bupati Danny. Sebab warga Loloda bukan orang bodoh sehingga sengaja dibodohi.
“Jangan kase bodoh masyarakat sudah, kami malu dan lahan sudah digusur tapi belum juga bayar,” teriak Rifo.
Walaupun demikian, massa aksi yang menggunakan satu unit mobil truk dilengkapi sound system, serta spanduk bertuliskan hak milik lahan warga desa lingkar tambang merupakan harga mati tidak bisa dipolitisir dengan dalil apapun. (ssd)
