TERNATE, MALUTTODAY.com – Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkda) serentak tahun 2020 ini di beberapa kabupaten/kota mulai nampak. Bahkan, Kepolisian sudah mulai mengantisipasi dari tahapan pendaftaran bakal calon (balon), kampanye, jelang pemungutan suara sampai tingkat pleno. Termasuk anggaran pengamanan yang diajaukan Polres jajaran harus digunakan sebaik mungkin.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara (Malut) Brigjen Pol Suroto kepada wartawan mengatakan, pada prinsipnya tugas polisi itu hanya melakukan pengamanan. Menyangkut Pilkada serentak ini, Polda jajaran sudah siap menjalankan tugas sebagai aparat keamanan, mengawal masyarakat agar memilih secara demokratis serta dituntut menjaga netralitas.
“Kalaupun dilanggar pasti mendapat saksi tegas,” tegas Jenderal bintang satu itu di halaman Mapolda, Rabu (22/01/2020).
Polisi nomor satu di Mapolda itu meminta Polres jajaran secepatnya melakukan koordinasi tentang kesiapan penyelanggara dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga petugas Tempat Pungutan Suara (TPS).
“Polres jajaran secepatnya dilakukan lakukan koordinasi penyelenggara,” cetusnya.
Menurut Kapolda, dalam setiap pilkada sudah dilakukan pembagian tugas masing-masing. KPU jajaran bertugas sebagai penyelanggara, Bawaslu jajaran bertugas mengawasi. Sementara Polisi bertugas untuk melakukan pengamanan.
“Pelanggaran pemilu pintunya ada di Bawaslu. Dikaji disitu kalaupun ditemukan pelanggaran admintrasi harus ditangani KPU. Pelanggaran tindak pidana pemilu diserahkan ke Gakumdu bersama dengan Polisi dan Jaksa. Prinispnya Polda jajaran siap memback-up pengamanan Pilkada,” tutup Suroto (Shl)
