JAILOLO, MALUTTODAY.com – Dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Halmahera Barat masih menunggu hasil evaluasi Alokasi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Sementara kami masih menunggu dokumen resmi hasil evaluasi dari Provinsi,” ungkap Sekda Halbar Syahril Abd. Radjak kepada Maluttoday, Selasa (14/1/2020).
Lanjut Syahril, dana Pilkada sesuai Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 30,5 miliar dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) senilai Rp 9 miliar. Tapi bila terjadi pengurangan karena disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, maka proses pelaksanaan tahapan Pilkada jalan saja sesuai dengan anggaran yang ada.
Walaupun demikian, menurutnya, tetap menjadi prioritas utama dalam terselenggaranya Pilkada. Untuk itu, tidak menuntut kemungkinan bisa ditambahkan melalui rasionalisasi. Jika dalam tahapan pelaksanaan setiap tahapan KPU dan Bawaslu pengurangan anggaran tersebut tidak mencukupi.
“Nanti dirapatkan lagi jika terjadi pengurangan, agar adannya penambahan lagi,” cetusnya.
Selain itu, Syahril menambahkan, untuk alokasi pengamanan Pilkada yang diusulkan oleh Polres Halbar sebesar Rp 6,5 miliar. Tentunya, bakal ditindaklanjuti melalui pendatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada pekan depan.
“Soal anggaran pengamanan Pilkada ini, dari total anggaran yang diusulkan itu sebesar Rp 6,5 miliar, kita belum ada kesepakatan karena tahapan pengamanan masih jauh,” pungkasnya. (ssd)
