TERNATE, MALUTTODAY.com – Anggaran untuk mengamankan hajatan politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di enam Kabupaten dan dua Kota di Provinsi Maluku Utara. Kepolisian Daerah (Polda) Malut di delapan Polres membutuhkan dana sebanyak Rp 62 miliar.
Untuk Pilwako diantaranya Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan, sedangkan untuk Pilbup di enam Kabupaten diantaranya Halmahera Barat (Halbar), Halmahera Utara (Halut), Halmahera Selatan (Halsel), Halmahera Timur (Haltim) Kepulauam Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab).
Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Polda Maluku Utara, Kombes (Pol) Juwari kepada wartawan mengatakan untuk pengamanan jelang Pemilihan Walikota (Pilwako) dan Pemilihan Bupati (Pilbub) di dua kota dan enam kabupaten Provinsi Malut, Polres jajaran akan membutuhkan usulan anggaran pengamanan di masing-masing Pemerintah Daerah setempat dengan jumlah yang berbeda susuai wilayah kerawanan.
Dengan rincian estimasi anggaran sebesar Rp.62,759,993,000 ini, akan terbagi
di antaranya untuk Polres Ternate anggaran yang diajukan Pilwako sebanyak Rp.11,589,541,400, disusul Polres Tidore Kepulauan anggaran Pilwako sebanyak Rp.10,901,789,100, Polres Halbar anggaran yang diajukan Pilbup sebanyak Rp.6,727,658,000, Polres Halut anggaran Pilbup sebanyak Rp.8,015,841,500, Polres Halsel anggaran Pilbup sebanyak Rp.6,464,350,000, Polres Haltim anggaran Pilbup sebanyak Rp.5,301,315,000, Polres Kepulauan Sula anggaran Pilbup sebanyak Rp.7,894,837,500 dan untuk Taliabu anggaran Pilbup sebanyak Rp.5,864,660,500 dengan jumlah totola anggaran Pilbup dan Pilwako sebanyak Rp.62,759,993,000.
“Potensi dukungan anggaran Pilwako dan Pilbup Polres jajaran sudah mengajukan ke Pemda masing-masing dalam tahapan pengamanan nanti dengan rekapan jumlah keseluruhan sesuai hasil yang diterima sebanyak Rp.62,759,993,000.” Kata Juwari di ruang kerjanya, Kamis (26/12/2019).
Juwari menambahkan, sejauh ini yang baru disetuju sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan ajuan masing-masing Pemda dengan jumlah sebesar Rp.36,457,542,000 dari jumlah tersebut untuk Polres Ternate dengan usulan anggaran awal Rp.11,589,541,400 hanya di setujui sebesar Rp.4,907,542,000 belum ada NPHD, disusul Polres Tidore Kepulauan dari anggaran awal Rp.10,901,789,100 hanya di setujui sebesar Rp.3,000,000,000 belum ada NPHD, Polres Halbar dari anggaran awal Rp.6,727,658,000 hanya disetujui sebesar Rp.5,000,000,000 belum ada jawaban, Polres Halut dari anggaran awal Rp.8,015,841,500 hanya di setujui sebesar Rp.5,500,000,000 belum ada NPHD.
Menyusul Polres Halsel dari anggaran awal Rp.6,464,350,000 hanya di setujui sebesar Rp.6,000,000,000 sudah ada NPHD, Polres Haltim dari anggaran awal Rp.5,301,315,000 hanya di setujui sebesar Rp.5,300,000,000 belum di ACC, Polres Kepulauan Sula dari anggaran awal Rp.7,894,837,500 hanya disetujui sebesar Rp.4,000,000,000 sudah ada NPHD dan untuk Pulau Taliabu dari anggaran awal Rp.5,864,660,500 hanya disetujui sebesar Rp.2,750,000,000 belum ada kepastian.
“Dari jumlah anggaran yang diususlkan sebesar Rp.62,759,993,000, baru di setujui sebesar Rp.36,457,542,000 sudah sesuai dengan NPHD,” ujarnya.
Perwira berpangkat Kombes ini menambahkan, yang sudah lengkap NPHD itu di Polres Halsel dan Polres Kepulauam Sula yang lain masing tahapan proses NPHD kemudian yang belum ada jawaban yang pasti itu di Pulau Taliabu karena belum ada konsensus DPRD Pulau Taliabu.
“Semoga dalam waktu dekat tahapan NPHD dari beberapa usulan yang nanti di terima oleh Pemda bisah secepatnya selesai,” tutupnya. (Shl)
