TERNATE, MALUTTODAY.com – Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Suroto, membenarkan aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan anggota polisi di jajaran Polres Kabupaten Halmahera Selatan, Senin (29/04/2019). Suroto juga membenarkan, aksi anggota ini terkait dengan uang pengamanan pemilu.
“Tadi pagi saya juga kaget ada masalah di Polres Halmahera Selatan. Jadi permasalahannya itu berkaitan dengan uang pengamanan khususnya pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara sampai pleno di PPK. Jadi memang menurut saya itu ada miskomunikasi saja,” kata Kapolda saat ditemui di Mapolda, Senin (29/04/2019).
Anggota yang terlibat dalam pengamanan pemilu, lanjut Suroto, dapat anggaran per orang Rp 171. 000. Dengan rincian uang saku Rp 53.000, uang makan Rp 97.000, jasa angkut Rp 12.000, bekal kesehatan Rp 9000. Sehingga totalnya Rp 171.000 per hari.
Namun, Kapolda beralasan dalam pelaksanaan molor. Sehingga ada selisih yang diterima oleh anggota yang melakukan pengamanan.
“Itukan ada waktunya yang ditentukan. Misalnya, untuk waktu hitung dan pungut cuman tiga hari, pleno lima hari. Ternyata kemarin dalam pelaksanaan molor. Perhitungan di TPS kan sampai tanggal 18-19. Padahal anggota itu berangkat sekaligus mengawal kotak suara itu sejak tanggal 14. Jadi ternyata, inikan molor kemarin, di TPS molor, di PPK molor bahkan di PPK sampai sekarang masih ada yang berlangsung. Nah, permasalahnnya disitu. Berarti ada selisih dengan yang dilaksanakan,” jelas Kapolda.
Sambung Kapolda, pihaknya juga menerjunkan BKO. Karena dari luar daerah sehingga diberikan tambahan akomodasi Rp 100.000. “Mungkin mereka di lapangan sana, saling cerita mungkin. Kok beda, begitu. Ini mungkin yang belum dijelaskan oleh pihak Polres (Halmahera Selatan). Yang jelas hak anggota tidak akan kami potong,” terangnya.
Pelu diketahui, usai dilakukan apel pagi di halaman Mapolres Halmahera Selatan, Senin (29/04/2019) ratusan anggota polisi melakukan demonstrasi.
Mereka menanyakan dugaan pemotongan uang pengamanan yang menjadi hak–nya kepada Kapolres dan Kabag Ops.
Namun, dalam sejumlah video yang viral di media sosial. Sikap kritis sejumlah anggota polisi ini diduga diancam dengan mutasi.
Anggota polisi ini geram dan melakukan pembakaran ban bekas dan memalang ruangan Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops).
Guna meredam aksi ini, Kapolda mengaku telah menerjunkan tim untuk melakukan investigasi. “Kami sudah turunkan Pak Wakapolda, Dirkrimsus, Karo Ops dan Kabid Propam,” jelas Kapolda.
Meskipun ratusan anggota polisi melakukan aksi demonstasi, namun Kapolda memastikan pelayanan kepada masyarakat dan pengamanan pemilu menurut Kapolda tetap berjalan. (*)
