JAILOLO, MALUTTODAY.com – Operasional Desa tahap IV tahun 2018 senilai Rp.4.256.848750.00 di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) tak kunjung dicairkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Dengan begitu, membuat pengurus Asosiasi Perengkat Desa Seluruh Indonesia (Abdesi) resa dan mengancam akan menduduki kantor BPKD Halbar.
Anggaran operasional desa belum cair karena Kepala BPKD Halbar Muhammad Marasabessy dituding telah sengaja menahan anggaran tersebut.
“Kami minta Kepala Keuangan untuk segera memproses anggaran operasional tahap IV pada bulan Desember tanpa terkecuali dengan tidak mempersulit persyaratan pajak yang tidak masuk dalam Perbup,” ungkap Ketua Abdesi Halbar Rustam Fabanyo kepada Maluttoday, Selasa (3/11/2018).
Menurutnya, cara ini yang dilakukan Kepala BPKD Halbar sudah berulangkali dengan sengaja menahan anggaran operasional. Sehingga dengan begitu, dalam waktu dekat Abdesi akan melakukan audiens atas keterlambatan anggaran tersebut. Mengingat operasional adalah bagian untuk menunjang aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di Desa.
“Jika ditahan maka tidak akan memaksimalkan desa. Selain itu, kami juga berharap kebiasaan dibawa utang itu harus dihentikan,” cetusnya. (ssd)
