Merasa di ‘Anak Tirikan’ Masyarakat Adat Pulau Hiri Demo di Kantor Walikota Ternate

  • Whatsapp
Foto: Masyarakat adat Pulau Hiri berdemonstrasi di depan kantor Walikota Ternate, Senin (13/8). (Marwan/maluttoday)

TERNATE, Maluttoday.com – Puluhan orang yang mengatasnamakan masyarakat adat Pulau Hiri, Senin (13/8/2018) siang tadi berdemonstrasi di depan kantor walikota Ternate. Mereka mendesak agar pembangunan sejumlah infrastruktur di Pulau Hiri dipercepat. Sehingga Kecamatan Pulau Hiri, tidak terkesan dianak tirikan.

Menurut para demonstran, Pemerintah Kota Ternate kerap memperlakukan Pulau Hiri bagai ‘anak tiri’. Dimana warga Hiri selalu hidup dengan segala keterbatasan, disebabkan tidak adanya pemerataan pembangunan.

Bacaan Lainnya

Adapun tuntutan para demonstran ini, diantaranya secepatnya dibangun pelabuhan Hiri, aktifkan air PAM di Pulau Hiri, perubahan status puskesmas kecamatan rawat jalan ke rawat inap, pembangunan jalan lingkar.

Kemudian mengaktifkan sejumlah kantor UPTD yang sudah dibangun, mengadakan kantor KUA Kecamatan Pulau Hiri secara permanen, mengaktifkan pasar yang sudah dibangun serta meminta agar dibangun kantor Polsek dan Danramil permanen.

Koordinator aksi masyarakat adat Pulau Hiri, Adrian Kader juga mencontohkan dengan kebijakan Pemerintah Kota Ternate banyak yang tumpang tindih, salah satunya terkait persoalan Jikomalamo.

Menurut Ardian, permasalahan pelabuhan Jikomalamo status regulasinya diatur sejak tahun 2015 sampai 2016 sebagai pelabuhan penyeberangan reguler Hiri dan transit Batang Dua. Hingga terjadinya konflik sengketa tapal batas antara Sulamadaha dan Takome kemudian di moratorium sementara waktu.

“Pemkot ingin mengambil alih Jikomalamo sebagai destinasi pariwisata Kota Ternate. Problem ini sudah berulang kali ditegur oleh mahasiswa dan pemuda Pulau Hiri melalui gerakan demonstrasi, namun dari pihak DPRD juga sengaja menutup telinga dan secara tidak sadar mereka memelihara konflik,” kata Ardian dalam orasinya di depan Kantor Walikota Ternate, Senin (13/8/2018).

Ardian juga menuding Pemkot dan DPRD Kota Ternate sengaja mendiamkan permasalahan ini dan tidak mampu menyelesaikannya.

“Banyak komentar yang selalu mencuat di media cetak maupun media online, namun hal itu hanya berupa janji manis yang kemudian hangat di telinga masyarakat Hiri,” cetusnya.

Usai menyampaikan tuntutannya para demonstran dengan menggunakan satu unit truk dilengkapi dengan sound system ini kemudian membubarkan diri dengan tertib. (Wan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *